EKA SUAIB, 09913671 D (2005) ETNISASI KEBIJAKAN PUBLIK (SUATU STUDI ETNISITAS DALAM PERSAINGAN POLlTIK LOKAL DI KOTA KENDARI). Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 141. Abstrak Dis S 06-05 Sua e.pdf Download (747kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s3-2007-suaibeka-3590-diss06-e.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Fokus penelitian ini adalah memahami kompleksitas hubungan antara elite parpol dengan etnisitas di PDI-P Kota Kendari. Masalah penelitian adalah pertama, kriteria apa yang elite parpol pergunakan dalam menggolongkan orang lain sebagai satu etnisnya ? Mengapa elite parpol memilih kriteria tersebut dan bukan kriteria yang lain ?; kedua, bagaimana elite parpol membangkitkan etnisitas dalam membentuk jaringan di dalam organisasi yang distruktur oleh paham nasionalisme. Studi etnografi kali ini mengambil unit analisis kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang pada zaman Belanda dahulu tidak dipandang penting, dan karenanya ditempatkan sebagai bagian dari Sulawesi Selatan. Setelah memasuki Indonesia modern, pertumbuhan kotanya menjadi heterogen dari segi etnis dibanding kota-kota lain yang ada di Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini yakni pertama, etnisitas oleh elite politik diterjemahkan dengan istilah putera daerah . Makna etnisitas, yang dalam terminologi praktisnya dengan putera daerah, berdasarkan darah dan tempat lahir. Semua yang sedarah dengan aktor, adalah satu etnis. Demikian juga semua yang dilahirkan di tanah sama dapat digolongkan sebagai satu etnis. Kedua, kebangkitan etnisitas dapat diperiksa dalam suatu jaringan. Keberhasilan suatu jaringan yakni jika melahirkan pola-pola otoritas yang memberikan kedudukan tinggi pada individu tertentu yang memegang peran kunci. Adapun yang memegang peran kunci tersebut yakni elite parpol. Dengan posisi itu, ia menjadi pusat kekuasaan di tubuh parpol. Akibatnya, kekuasaannya bersifat terpusat pada dirinya. Alasan yang mendasari perilaku yang memanfaatkan etnisitas dapat dilihat dari teori dari Berger dan Luckmann, sementara untuk memahami perilaku elite dalam melakukan koalisi dan aliansi dapat dilihat dari teori dari Rabushka dan Shepsle. Teori konstruksi sosial yang berpendapat bahwa etnis yang dibangkitkan oleh elite, mencerminkan berpikir ala Berger, dan Luckman, yang menganggap tindakan itu dilakukan karena adanya kompetisi dari the other terhadap the self Teori Rabushka dan Shepsle dapat menerangkan terjadinya aliansi dan koalisi yang dilakukan elite, yang menjadikan kriteria etnis sebagai alasan utama bagi elite untuk menentukan siapa yang tersingkir dan siapa yang bertahan dalam jaringan yang dibentuk. Studi ini menghasilkan pemahaman teoretik tentang perilaku yang memanfaatkan etnisitas yang merupakan saling-silang antara politik dan etnis, karena keduanya bertujuan untuk mendapatkan legitimasi di organisasi. Perilaku yang seperti itu dalam studi etnisitas dikategorikan dalam perspektif instrumentalist/constructed (Kuper Kuper,2000; E. Hale, 2003). Asumsi dari perspektif ni, etnisitas adalah sesuatu yang tidak alamiah karena merupakan sumber politik, sarana kohesi bagi orang yang dipromosikan guna memfasilitasi artikulasi politik dari kepentingan orang dan kelompok. Dengan merujuk pada basil penelitian Liddle loyalitas etnis juga terjadi pada dunia parpol Misalnya, anggota PNI, pengikut setianya etnis Jawa, Batak Tapanuli Utara. Anggota-anggota Parkindo kebanyakan dari etnis Batak Tapanuli Utara, Masyumi beranggotakan etnis Tapanuli Selatan dan beberapa etnis kelompok tertentu. Jelaslah Liddle melihat bahwa ada pemilih tradisional atas dasar etnis. Kesamaan penelitian ini dengan Liddle yakni faktor etnisitas menjadi hal penting dalam partai politik. Perbedaannya, yakni Liddle tidak melihat seberapa kuat etnis itu dikelola oleh dan melalui apa etnis itu disebarkan atau ditanamkan. Dalam penelitian ini, temuan empiris menunjukkan bahwa elite memompakan sentimen etnis kepada anggota sehingga dapat setia dan menjadi anggota dari jaringan yang dibentuk oleh elite bersangkutan. Dengan kata lain temuan penelitian ini menyempurnakan dari temuan Liddle. Diletakkan dalam perspektif imajiner dari Anderson (1991), dapat dikatakan bahwa elite membayangkan adanya kriteria-kriteria tertentu sehingga seseorang masuk dalam rumpun etnisnya. Meskipun imajiner, ini berbeda dengan konsep komunitas yang dibayangkan (imagined communiti) dari Anderson tersebut, karena komunitas yang dibayangkan bukan sebuah pembayangan suatu kebangsaan, tetapi suatu etnis, yaitu komunitas yang dibayangkan karena adanya persamaan darah, kelahiran, tempat kelahiran, dan geneologis.

Actions (login required)

View Item