NI KETUT SRI UTARI, 030970519 (2013) PENGUJIAN UNDANG-UNDANGOLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA(Perspektif Hak Asasi Manusia). Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2013-utariniket-24082-7.abst-t.pdf Download (145kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 32690_fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan menemukan konsep dan pandangan terhadap substansi hak asasi manusia yang dianut oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan-putusan pengujian undang-undang. Temuan penelitian ini sebagai berikut: a. Keberadaan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dianutnya sistem chek and balance antara lembaga legislatif, eksekutif dan judicial. Pengujian undang-undang adalah bentuk control rakyat terhadap badan legislatif. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga supremasi (super body) dalam melaksanakan kewenangannya terikat pada persyaratan adanya kasus atau kontraversi, larangan ultra petita dan imparsial. b. Penalaran hukum Mahkamah Konstitusi lebih dominan menganut Positivisme Hukum dan konsep hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum (Positive Rights). c. Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap hak asasi manusia menganut teori positivisme, teori hukum alam, teori sosialisme Pancasila dan teori relativisme budaya tergantung pada pokok perkaranya. Ke depan Mahkamah Konstitusi disarankan mempertimbangkan putusan-putusannya dengan lebih hati-hati untuk menyempurnakan hukum tatanegara Indonesia dan berdasarkan Pancasila

Actions (login required)

View Item