SYAHRIL SETIABUDI, 031324253051 (2016) KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MEMERIKSA PERKARA BERHUBUNGAN DENGAN PERNYATAAN PAILITAN DAN HAL - HAL LAIN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (167kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) TMK.62-16 Set k.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian berjudul kewenangan Pengadilan Niaga memeriksa perkara berhubungan dengan pernyataan pailitan dan hal-hal lain, dengan permasalahan kewenangan Pengadilan Niaga memeriksa dalam perkara berkaitan dengan kepailitan dan hal-hal lain dan ketentuan hukum acara yang digunakan Pengadilan Niaga memeriksa dalam perkara berkaitan dengan kepailitan dan hal-hal lain. Penelitian dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan case approach. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan Pengadilan Niaga mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan kepailitan, di samping memeriksa permohonan kepailitan, Pengadilan Niaga juga mempunyai wewenang untuk memeriksa hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang- Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, hal-hal lain berkaitan dengan kepailitan yang dimaksud antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Ketentuan hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan permohonan paolit di Pengadilan Niaga adalah hukum acara yang secara khusus diatur dalam UU Kepailitan, dan jika tidak mengaturnya, maka yang digunakan adalah hukum acara perdata yang diatur dalam HIR. Sedangkan hukum acara dalam pemeriksaan perkara lain atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan adalah hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR.

Actions (login required)

View Item