ATING BUDIMAN, 031224153122 (2014) IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN DI LUAR YANG DIDAKWAKAN PENUNTUT UMUM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-budimanati-39050-7.abstr-k.pdf Download (622kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Dalam proses peradilan pidana terutama perkara tindak pidana narkotika, sering terjadi putusan Hakim diluar dakwaan Penuntut Umum. Hal ini terjadi karena dewasa ini sering terjadi tindakan Penuntut Umum yang tidak mendakwakan pasal yang seharusnya didakwakan seperti terjadi dalam perkara narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis yang menjadi pertimbangan Hakim sehingga dalam proses peradilan, memutus perkara di luar yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan untuk menganalisis akibat hukum dari putusan pengadilan yang memutus terdakwa di luar yang didakwakan Penuntut Umum. Dalam beberapa perkara Penuntut Umum mendakwakan terdakwa penyalahguna yang kedapatan memiliki narkotika dalam jumlah relatif sangat kecil, yang seharusnya didakwa dengan pasal penyalahguna, yaitu pasal 127 UU No.35/2009 Tentang Narkotika. Namun didakwa dengan pasal lain seperti Pasal 111 (1), 112 (1) atau 114 (1) UU No. 35/2009, yang tingkat ancamannya lebih berat. Kenyataan di atas. juga terlihat dalam putusan atas dua perkara narkotika, yaitu perkara No. 2447 K/Pid.Sus/2011 dan perkara No. 2598 K/Pid.Sus/2011. Dalam kedua perkara ini Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung oleh karena pengadilan tingkat pertama maupun banding menjatuhkan hukuman atas dakwaan yang tidak didakwakan. Penuntut Umum mendakwa dengan pasal kepemilikan narkotika, namun Pengadilan justru memutus dengan pasal penyalahguna. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika cenderung banyak menggunakan pertimbangan yudiris dibandingkan non-yudiris. Secara normatif Majelis Hakim harus berpegang pada ketentuan Hukum Acara Pidana, karena fungsi Hakim sebagai penegak hukum. KUHAP mengatur dalam Pasal 197 ayat (1) berisi ketentuan atas syarat suatu putusan pengadilan. Dimana berdasarkan Pasal 197 ayat (2) bahwa apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tanpa memuat seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Sebagai konsekuensi logis dari fungsi surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan dasar dari putusan majelis Hakim. Dengan kata lain Hakim terikat oleh surat dakwaan yang diajukan (asas litis contestatio). Akibat hukum terhadap putusan Hakim yang memutus perkara diluar dakwaan adalah batal demi hukum karena pengadilan pada putusan No. 923/Pid. Sus/2011/PN.TNG., tanggal 12 Juli 2011 yang telah dikuatkan oleh putusan banding No. 132/PID/ 2011/ PT.BTN., tanggal 20 September 2011, dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 2447 K/PID.SUS/2011, dimana putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum. Demikian juga putusan perkara No.184/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 17 Oktober 2011 yang menguatkan putusan No. 202/Pid.Sus/ 2011/PN.PTK., tanggal 12 Juli 2011, dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 2598 K/PID.SUS/2011, yaitu berarti mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH Pid. 01-15 Bud i
Uncontrolled Keywords:	Putusan Pengadilan, Di Luar Yang Didakwakan Penuntut Umums
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM ATING BUDIMAN, 031224153122 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, prof.Dr.SH.MH UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	20 Oct 2016 19:17
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33635
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item