Najamuddin Khairur Rijal (2015) Respons Pemerintah Lokal Terhadap Ancaman Terorisme Global: Kasus Islamic State Of Iraq And Syria (Isis) Di Kota Malang. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (601kB)
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI .pdf Download (317kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK .pdf Download (226kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (485kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB II EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN ISIS.pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (785kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB III RESPONS TERHADAP ANCAMAN ISISDI KOTA MALANG .pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (759kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7. BAB IV RESPONS PEMERINTAH LOKAL DALAMKONTEKS NASIONAL DAN GLOBAL .pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (438kB) | Request a copy
	Text (KESIMPULAN) 8. BAB V KESIMPULAN .pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (326kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (381kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (490kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pemerintah lokal, dalam hal ini Pemerintah Kota Malang, merespons ancaman terorisme global ISIS. Hasil penelitian lapangan ini menemukan bahwa dalam merespons ancaman ISIS, Pemkot Malang mengintegrasikan pendekatan persuasif dan represif. Pendekatan persuasif dilakukan dengan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Adapun pendekatan represif dengan melakukan penangkapan terhadap anggota ISIS yang telah terbukti melakukan tindak pidana berupa makar. Untuk mengumpulkan informasi mengenai jaringan ISIS, pendekatan invasif atau proaktif dilakukan melalui jaringan intelijen yang diwadahi Kominda. Selanjutnya, dalam merespons ISIS, aktor publik di berbagai level dan aktor privat saling sinergis yang menunjukkan implementasi dari model hybrid security governance. Hybrid security governance tersebut sejalan dengan konsepsi local governance bahwa ancaman ISIS tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah (aktor publik) sehingga membutuhkan keterlibatan aktor privat. Selain itu, respons tersebut sejalan dengan sikap pemerintah di level lebih tinggi yang menunjukkan the whole-of-government approach dan comprehensive approach dalam merespons ISIS sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia.

Actions (login required)

View Item