Lolitawati (2015) Status Hak Atas Tanah Kapling Hutan Pt. X Ditinjau Dari Hukum Agraria. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (249kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRACT.pdf Download (263kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (225kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 5. BAB II PENJUALAN KAPLING HUTAN DENGAN STATUS HAK.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) | Request a copy

Abstract

Seiring dengan perkembangan perekonomian bangsa Indonesia yang cukup pesat ini melahirkan beragam bisnis di masyarakat, antara lain di bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Semua usaha dan investasi tersebut bertujuan sama yaitu untuk mendapatkan nilai keuntungan di kemudian hari. Salah satu bentuk investasi yang terbilang masih baru bagi masyarakat Indonesia saat ini adalah investasi kepemilikan kapling hutan dimana setiap kaplingnya mempunyai status Hak Milik dan bersertipikat. Konsep ini diusung oleh PT. X, sebuah perusahaan swasta yang hadir menawarkan produk investasi berbasis unik dimana para pembeli kapling hutan selaku mitra tidak perlu repot mengurus investasi tersebut karena mulai penanaman sampai dengan panen akan diurus tenaga ahli dari PT. X tersebut. Tanah kapling hutan tersebut menjadi milik pembeli kapling (mitra) dengan status hak tanah Hak Milik bersertipikat Hak Milik sedang hasil panen dibagi secara proporsional antara PT. X dengan pembeli kapling (mitra). Berdasarkan pasal 21 UUPA disebutkan bahwa subyek Hak Milik adalah Warga Negara Indonesia, dan Badan Hukum yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1963. Dasar hukum ini bertentangan dengan yang terjadi di lapangan dimana PT.X selaku Badan Hukum swasta melakukan kegiatan jual beli kapling hutan dengan status Hak milik dan bersertpikat. Kasus tersebut tidak sesuai dengan pasal 21 UUPA karena PT.X bukan merupakan subyek dari Hak Milik. Dari temuan ini, penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dipandang dari sisi hukum Agaria dan peraturan perundangan terkait.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK.83/15 Lol s
Uncontrolled Keywords:	Corporation, Property Rights, Subject.s
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Lolitawati NIM031224253033
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Agus Sekarmadji NIDN 0010086803
Depositing User:	Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	14 May 2020 05:09
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33692
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item