Ira Puspita Sari Wahyuni (2015) Kepailitan Badan Usaha Milik Desa. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1. COVER.pdf Download (191kB) |
|
Text (LEMBAR PENGESAHAN)
2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (165kB) |
|
Text (ABSTRAK)
3. ABSTRAKSI.pdf Download (166kB) |
|
Text (KATA PENGANTAR)
4. KATA PENGANTAR.pdf Download (249kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
5. DAFTAR ISI.pdf Download (218kB) |
|
Text (BAB I)
6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) | Request a copy |
|
Text (BAB II)
7. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
8. BAB III PENGAJUAN KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK DESA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
10. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy |
Abstract
Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUM Desa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa, Namun terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam pengaturan tentang BUM Desa dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tersebut yakni terkait dengan konstruksi yuridis dari BUM Desa sebagai suatu subyek hukum di Indonesia. Padahal konstruksi yuridis badan usaha sebagai suatu subyek hukum sangatlah penting karena berpengaruh dalam kewenangan, hak dan kewajibannya, kecakapan bertindaknya serta tanggung jawabnya. Urgensi Pengaturan konstruksi yuridis BUM Desa ini juga dapat dikaitkan dengan adanya resiko kepailitan BUM Desa yang mungkin terjadi jika dalam perkembangannya BUM Desa mengalami kerugian usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan dikarenakan penelitian ini mencoba untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan BUM Desa serta terkait dengan kepailitan badan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, BUM Desa merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, namun dalam perkembangannya BUM Desa dapat menjadi badan usaha yang berbadan Hukum. Kedua, BUM Desa dapat diajukan Pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepalitian dan PKPU) dengan ketentuan bahwa BUM Desa tersebut telah ditingkatkan menjadi bentuk badan usaha berbadan hukum dan memenuhi syarat pengajuan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Adapun proses kepailitan BUM Desa terdiri atas Tahap pra persidangan, Tahap proses persidangan, dan Tahap Pasca Persidangan.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TMK.98/15 Wah k | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | BUM Desa, Bankcruptcy, Legal Subjects | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7340-7512 Commercial law > K7510-7512 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights | ||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Nn Sheli Erlangga Putri | ||||||
| Date Deposited: | 2016 | ||||||
| Last Modified: | 17 May 2020 03:42 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33707 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |