Monica Julina Jaya (2015) Perlindungan Hukum Pembeli Yang Tidak Segera Mendaftarkan Bidang Tanah Obyek Jual Beli: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 144 K/TUN/2007. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (286kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (171kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (220kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (219kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (221kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 7. BAB II PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH OLEH AHLI.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (243kB)

Abstract

Penelitian berjudul perlindungan hukum pembeli yang tidak segera mendaftarkan bidang tanah obyek jual beli (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 144 K/TUN/2007), dengan permasalahan apakah putusan pengadilan yang membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 435 Tahun 1988 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang keberadaan sertipikat tanah dan upaya hukum apakah yang ditempuh oleh ahli waris pembeli untuk mendapatkan obyek jual beli. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan pengadilan yang tidak membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 435 Tahun 1988 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang keberadaan sertipikat tanah. Sertipikat sebagai surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, namun hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik. Pendaftar yang beritikat tidak baik tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam menguasai bidang tanah. Bidang tanah yang telah dialihkan kepada pihak lain, namun belum dilakukan balik nama, jika penjual mendaftarkan hak atas tanah untuk mendapatkan sertipikat, maka dapat dikatakn sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik. Meskipun telah menguasai lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat, maka sertipikat tersebut cacat hukum. Upaya hukum yang ditempuh oleh ahli waris pembeli untuk mendapatkan kembali obyek jual beli yaitu mengajukan permohonan pembatalan sertipikat hak atas tanah, karena Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi belum ada suatu jaminan kepastian hukum, karena di satu sisi membatalkan sertipikat hak atas tanah namun di sisi yang lain dalam pertimbangannya mengesahkan sertipikat sebagai bukti pemilikan. Hakim dalam putusannya khilaf, maka pemilik dapat mengajukan upaya permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung tersebut.

Actions (login required)

View Item