Rudy Harmono (2015) Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Menurut Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (304kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (162kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAKSI.pdf Download (239kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (211kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (211kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 7. BAB II PARAMETER SERTIPIKAT HAK ATAS.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III PARAMETER PEROLEHAN SERTIPIKAT HAK.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (241kB)

Abstract

Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga siapapun nama yang tercantum dalam sertipikat dianggap sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut. Sebelum sertipikat tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat, maka untuk menjadi sertipikat harus melalui proses atau prosedur pendaftaran terlebih dahulu. Sistem pendaftaran tanah yang digunakan oleh UUPA adalah sistem publikasi negatif bertendensi positif dan untuk mengatasi kelemahan dari sistem publikasi pendaftaran tanah, dimana pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti hak yang berupa sertipikat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 aya (2) huruf c UUPA, Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 UUPA. Dimana alat pembuktian yang kuat adalah yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain, sehingga dalam hal ini sertipikat menjadi bukanlah sebagai satu-satunya tanda bukti hak tetapi merupakan salah satu bukti saja. Selain itu tidak adanya batas waktu bagi pemilik tanah yang sesungguhnya untuk menuntut haknya atau menggugat yang telah disertipikatkan oleh pihak lain, sehingga untuk itu ditetapkanlah Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dimana seseorang yang merasa memiliki tanah tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang berlaku kumulatif antara lain sertipikat diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, dikuasai secara nyata, jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan. Penerbitan sertipikat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (onwegmatige) dalam aspek wewenang, aspek prosedur, aspek substansi. Dan tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut menimbulkan suatu interpretasi yang bermacam-macam dimasyarakat. Selain itu dengan adanya unsur itikad baik maka akibat hukum yang diinginkan pembuat peraturan agar sertipikat tanah menjadi mutlak menjadi semakin sulit karena pada dasarnya itikad baik itu dimiliki oleh setiap orang, sedangkan itikad buruk harus dibuktikan. Jadi beban pembuktian ada dibeban pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dan bersifat nisbi.

Actions (login required)

View Item