Tyas Widjajati Kartika Rini (2015) Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Apabila Modal Dari Dana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (308kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (224kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAKSI.pdf Download (232kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (227kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (232kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 7. BAB II HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (265kB)

Abstract

Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas apabila modal dari dana tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam penulisan tesis ini penulis menganalisa undang-undang tentang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 (UUPT 2007) dan Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang nomor 8 tahun 2010 (UU PPTPPU) terkait dengan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi dan modal perseroan terbatas apabila dana berasal dari tindak pidana pencucian uang (TPPU), dimana pendiri perseroan terbatas juga sebagai pengurus perseroan terbatas. Disamping hal tersebut diatas juga membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur perseroan terbatas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Pengolahan bahan hukum juga menggunakan prinsip deduktif yaitu beranjak dari permasalahan umum menuju permasalahan yang khusus. Dari penelitian yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kapan suatu perseroan terbatas sebagai korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yaitu apabila pengurus perseroan terbatas tersebut bertindak atas nama korporasi yaitu : a. Merupakan personil pengendali dari korporasi atau dalam hal ini yang memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan penting untuk kepentingan korporasi ; b. Bertindak dalam rangka memberikan manfaat bagi korporasinya ; c. Perbuatan pengurus korporasi tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugasnya ; d. Perbuatan pengurus korporasi tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Dalam hal pendiri perseroan terbatas juga sebagai pengurus perseroan terbatas (personil pengendali korporasi), maka apabila modal dari dana tindak pidana pencucian uang (TPPU), pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus perseroan terbatas (personil pengendali korporasi) dan kepada perseroan terbatas sebagai korporasi. Dan dalam rangka perlindungan hukum terhadap kreditur perseroan terbatas terkait dengan penjatuhan pidana tambahan dalam UU PPTPPU berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, hukum perdata mengharuskan likuidasi terhadap asset perseroan terbatas tersebut.

Actions (login required)

View Item