Risma Sylviana (2015) Pengalihan Hak Atas Tanah Objek Hak Tanggungan Oleh Pemberi Hak Tanggungan (Kajian Atas Pasal 11 Ayat (2) Hurug G Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (193kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (215kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (219kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (219kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (295kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (387kB)
	Text (BAB II) 7. BAB II RATIO LEGIS DIADAKANNYA JANJI - JANJI.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III RATIO LEGIS DIADAKANNYA JANJI - JANJI.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (249kB)

Abstract

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Setelah Jaminan Fidusia hapus, maka dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia kepada KPF. UUJF dan peraturan pelaksana tentang Jaminan Fidusia telah mengatur tentang pencoretan pada sertifikat Jaminan Fidusia. Namun, tidak ada sanksi tegas ketika sertifikat Jaminan Fidusia tidak dilakukan pencoretan. Hal itu menyebabkan pihak pemegang Jaminan Fidusia merasa tidak berkewajiban untuk melakukan pencoretan pada sertifikat Jaminan Fidusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil adalah apa ratio legis pengaturan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia dan apa akibat hukum jika tidak dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik pada Jaminan Fidusia yang telah hapus.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).Hasil penelitian ini adalah pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan tindakan administratif, yaitu untuk memenuhi asas publisitas yang dapat memberikan kepastian hukum bagi penerima dan pemberi Jaminan Fidusia. Akibat hukum jika tidak dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari) kerja, adalah Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

Actions (login required)

View Item