SEKAR KUSUMAWARDANI, 031214153040 (2014) PELANGGARAN TERKAIT PENYEDIA JASA KONSTRUKSI ATAS KEGAGALAN KONSTRUKSI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-kusumaward-39488-7.abstr-i.pdf Download (289kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 1.pdf Restricted to Registered users only Download (961kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh upaya penegakan hukum pidana bagi penyedia jasa kontruksi yang berbentuk BUMN yang berimplikasi tindak pidana korupsi. Hal ini dipergunakan untuk meminimalisir kriminalisasi atas resiko bisnis yang ditanggung sebuah BUMN sebagai tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kapan terjadi tindak pidana yang melibatkan penyedia jasa yang berimplikasi tindak pidana korupsi dan sistem pertanggungjawabannya apabila penyedia jasa konstruksi tersebut berbentuk BUMN. Di teliti dengan metode yuridis normatif dan berbentuk analisa kasus. Kerugian Yang diderita oleh penyedia jasa konstruksi yang berbentuk BUMN atas terjadinya kegagalan konstruksi harus benar-benar diperiksa secara jeli dan teliti, mana yang merupakan murni resiko bisnis atas kegagalan konstruksi yang saling berkaitan di setiap tahapannya yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Disamping itu bentuk kerugian yang menyangkut keuangan negara yang bagaimana sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Apabila sudah memenuhi prosedur spesifikasi pekerjaan dan mekanika pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa namun tetap terjadi kerugian keuangan negara maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, karena kerugian tersebut murni resiko bisnis yang sudah diperhitungkan apabila terjadi kegagalan konstruksi diluar prosedur pekerjaan konstruksi.

Actions (login required)

View Item