Yoan Sakti Nathanael Nainggolan (2015) Pembebanan Jaminan Kebendaan Terhadap Pesawat Udara. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (390kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (516kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (304kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (298kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (302kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (469kB)
	Text (BAB II) 7. BAB II PESAWAT UDARASEBAGAI BENDA.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III PESAWAT UDARA SEBAGAI.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (293kB)

Abstract

Pesawat udara adalah mesin yang dapat terbang di atmosfer karena adanya gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan reaksi udara terhadap permukaan bumi. Dunia penerbangan internasional membagi dua jenis pesawat udara yaitu pesawat udara negara dan pesawat udara sipil, sehingga yang dimaksud dalam hal ini adalah pesawat udara sipil. Pesawat udara memiliki sifat yang dapat berpindah dari suatu tempat menuju tempat lainnya, sehingga dapat dikatakan sebagai kriteria benda bergerak. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa setiap pesawat udara yang beroperasi di Indonesia wajib memiliki pendaftaran, sehingga bukan lagi disebut dengan benda bergerak. Oleh karena itu, kriteria kebendaan pesawat udara yang didaftarkan hanya diatur secara implisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 465 menyatakan bahwa Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku termasuk lembaga jaminan untuk pesawat udara. Sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dalam hal pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara. Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah menganalisis pesawat udara sebagai benda dan lembaga jaminan yang relevan terhadap pesawat udara. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus relevan, dan pendekatan konseptual. Setelah mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan, buku dan literatur yang terkait disimpulkan bahwa dengan adanya pendaftaran, maka di sana terdapat adanya prinsip publisitas (publicitiet) dan prinsip spesialitas (specialitiet) yang sebagaimana pendaftaran tersebut dapat dilihat oleh publik dan tercantum bukti kepemilikan serta identitas dari pesawat udara tersebut. Oleh karena itu, pesawat udara yang secara hakekatnya dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, secara yuridis berubah menjadi benda tidak bergerak dan di analogikan sebagai benda didaftarkan (benda atas nama). Kemudian, pesawat udara yang beroperasi di Indonesia wajib didaftarkan berdasarkan hukum Indonesia. Sehingga ketentuan yang relevan dengan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara adalah lembaga jaminan kebendaan hipotek. Hipotek tersebut mempunyai prinsip menyeluruh (totalitiet) terhadap pesawat udara yang telah didaftarkan sehingga pada akhirnya bahwa objek dari pesawat udara itu dalam satu rangkaian utuh dan tidak bisa dibagi-bagi.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 THB. 21/15 Nai p
Uncontrolled Keywords:	Civil aircraft, Registered object, Mortgages
Subjects:	K Law > K Law (General) U Military Science > U Military Science (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Bisnis
Creators:	Creators NIM Yoan Sakti Nathanael Nainggolan NIM031324153002
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Trisadini Prasastinah Usanti NIDN0026026701
Depositing User:	Nn Aimmatul Mukaromah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	21 May 2020 14:27
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33790
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item