DIJANA RONGGENG, SARI (2013) RESTITUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN AKIBAT KELALAIAN WAJIB PAJAK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (FULLTEXT) 27.pdf Restricted to Registered users only Download (651kB) | Request a copy
Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2016-saridijana-42348-3.-abstr-k.pdf Download (239kB) | Preview

Abstract

Metode Penelitian Tesis ini adalah yuridis normatif (dengan pendekatan konseptual) yang mengkaji masalah pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dulunya merupakan Pajak Pemerintah Pusat, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi Pajak Daerah yang efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011. Rumusan masalah tesis ini adalah : 1. Apa saja hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 2. Bagaimana mekanisme bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan restitusi pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan akibat kelalaian dari wajib pajak sendiri. Wajib Pajak yang berinisiatif dalam melaksanakan kewajibannya mulai dari menghitung, menyetor sampai melaporkan pajak terutang sesuai dengan asas self assessment system, yang pada akhirnya kewajiban perpajakan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak inipun harus dipertanggungjawabkan melalui surat pembuktian (SPT). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau dengan kata lain dinamakan restitusi, ada jika setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang telah dibayar menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang). Untuk memperoleh kembali dari kelebihan pembayaran pajaknya maka wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jendral Pajak atau pada Pejabat yang ditunjuk.

Actions (login required)

View Item