MOCHAMAD CHOIRUL HUDA, 031143003 (2013) PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-hudamocham-39710-8.abstr-k.pdf Download (624kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) HUDA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sistem pemerintahan Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di Wilayah Negara Republik Indonesia memiliki Pemerintah Desa. Pemerintah Desa merupakan pemerintahan terkecil yang memiliki penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa inilah yang menjadi titik tolok ukur dalam penelitian ini. Oleh karena dalam pengelolaannya seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Dalam penegakan hukumnya, lebih mengarah pada penegakan hukum pidana korupsi. Untuk memahami apakah perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan desa termasuk tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu untuk dipahami apa yang dimaksud dengan keuangan desa termasuk dengan keuangan negara/daerah. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan pengumpulan bahan hukum (legal materials) melalui studi kepustakaan

Actions (login required)

View Item