Fitri Widayanti (2015) Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (877kB)
	Text (ABSTRACT) 2. ABSTRACT.pdf Download (760kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (717kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (904kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DALAM SISTEM PUBLIKASI NEGATIF.pdf Restricted to Registered users only until 5 March 2023. Download (859kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERIPIKAT DALAM SISTEM PUBLIKASI NEGATIF.pdf Restricted to Registered users only until 5 March 2023. Download (904kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 5 March 2023. Download (752kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (652kB)

Abstract

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bertujuan memberikan pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah, agar tercipta keadilan melalui pemberian perlindungan hukum terhadap orang yang berhak atas tanah. Salah satu aspek pengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah.Dalam praktek pendaftaran tanah yang menjadi masalah adalah sejauh mana orang boleh mempercayai kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan sejauh mana orang yang dilindungi oleh hukum apabila mengadakan perbuatan hukum. Sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif artinya sistem yang digunakan bukan murni sistem publikasi negatif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (2), dan Pasal 38 Ayat (2) UUPA. Kuat dalam arti selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah, karena itu salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan

Actions (login required)

View Item