Fajar Januar Luhpano (2015) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Ri Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (875kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (638kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (591kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (867kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (815kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (748kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN REKOMENDASI.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (624kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (643kB)

Abstract

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain : mengetahui Peran Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta menganalisa kewenangan Jaksa pada komisi yang mana seharusnya dapat melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara tindak pidana korupsi; serta menganalisa kebijakan formulasi pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang. Dari pokok permasalahan yang seharusnya dibahas dalam penelitian ini, merupakan pembatas anatara kewenangan Jaksa Komsi Pemberantasan Korupsi dengan Jaksa dibawah Jaksa Agung berdasarkan Undang � undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan akan dibandingkan dengan peraturan perundang � undangan lainnya seperti Undang � undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Komisi Kejaksaan, Undang � undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang � undang Hukum Acara Pidana serta Undang � undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berpijak dalam realitas ini, penulis menilai bahwa penelitian ini bersifat yuridis normatif, dilakukan dengan cara mengkaji/menganalisis bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma - norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia melalui pendekatan � pendekatan keilmuan seperti pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan peraturan perundang � undangan (statute approach), sehingga memudahkan penulis dalam menarik sebuah kesimpulan.

Actions (login required)

View Item