Bayu Setia Permana (2015) Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Putusan Mahkamah Agung. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (841kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (750kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (673kB)
	Text (BAB II) 4. BAB II PEMBAHASAN PENGATURAN SAKSI MAHKOTA BERDASARKAN KUHAP DAN UU TIPIKOR.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (802kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 5. BAB III PEMBAHASAN RASIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SAKSI MAHKOTA.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (862kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 6. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (686kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (693kB)

Abstract

Posisi saksi mahkota menyebabkan berbagai pendapat, baik dari praktisi dan akademisi, mengenai pengajuan saksi mahkota sebagai bukti dalam proses pidana. Beberapa pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan karena bertujuan untuk mencapai rasa keadilan publik. Tetapi beberapa berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diizinkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota juga muncul dalam berbagai putusan Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melakukan studi pada teori pengaturan saksi mahkota berdasarkan KUHAP dan UU Korupsi dan rasio decidendi putusan Mahkamah Agung yang tidak memungkinkan dan yang memungkinkan penggunaan saksi mahkota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Dari hasil penelitian ini akan diketahui konsep kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan dan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan menganalisis dasar ratio decidendiputusan Mahkamah Agung yang dikaji oleh teori-teori dalam pendapat atau pertimbangan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung, yang dalam penelitian ini dikemukakan teori penemuan hukum (rechtvinding), dan mengetahui pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP dan UU Korupsi yang sering digunakandalam praktek serta menentukan hak dan kewajiban sebagai terdakwa untuk diperiksa sebagai saksi mahkota dengan ketentuan perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 THD. 12-15 Per k
Uncontrolled Keywords:	Decision, Supreme Court, Crown Witness, Opinion.s
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum > Minat Studi Hukum Peradilan
Creators:	Creators NIM Bayu Setia Permana NIM031324153047
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Didik Endro Purwoleksono NIDN0025036204
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	2016
Last Modified:	02 Mar 2020 09:32
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33931
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item