Benny Cahyono (2015) Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Dalam Pembuatannya Dalam Hukum Acara Perdata Di Pengadilan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (886kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (569kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (621kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (690kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG CACAT DALAM PEMBUATANNYA DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (827kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN YANG MENJADIKAN AKTA NOTARIS YANG CACAT DALAM PEMBUATANNYA DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (732kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (555kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (554kB)

Abstract

Profesi notaris memiliki peran penting dalam tindakan hukum, terutama dalam hukum perdata. Akta A otentik jika dibuat oleh pejabat dengan syarat tertentu dan ketentuan khusus. Akta otentik memiliki kekuatan yang sempurna, di sisi lain, perbuatan non authenthic perlu bukti lain yang dapat memiliki kekuatan yang sempurna dengan legalisasi notaris. Masalahnya adalah jika perbuatan itu dilakukan oleh pejabat tetapi dalam proses, satu atau lebih ketentuan yang diharuskan oleh hukum tidak terpenuhi. Kekuatan bukti harus dibersihkan. Kekuatan sempurna dari akta notaris sebagai akta otentik dapat diubah jika dalam proses ada penalti terhadap hal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kekuatan sempurna dari akta notaris sebagai akta otentik berubah menjadi perbuatan non otentik, kekuatan akta notaris terbatas. Sebuah akta notaris harus melayani sesuai tujuan sebagai bukti kuat. Sehingga akta notaris harus dibuat melalui proses yang tepat berdasarkan hukum.

Actions (login required)

View Item