RIYANTO SETIADI, 031214153099 (2014) KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-setiadiriy-39804-3.abstr-i.pdf Download (187kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder15.pdf Restricted to Registered users only Download (605kB) | Request a copy

Abstract

Penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal yakni Indonesia terletak di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam - macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Tujuan penelitian menganalisa upaya Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan kendala Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika Pengguna menjadi titik permasalahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban narkotika. Tindakan penegakan hukum seperti penangkapan, penahaman dan kebijakan rehabilitasi. Pencegahan dan pemberantasan perlu kerjasama Kejaksaan dan BNN didasarkan reformasi kejaksaan dengan implementasi Perja RI No. Per-009/A/JA/01/2011 tentang tugas dan wewenang Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI untuk bersama melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika Salah satu tujuan hubungan kerjasama antara kejaksaan dengan BNN melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang belum terjerat tindak pidana narkotika. Namun masyarakat yang sudah terjerat adalah dimungkinkan kerjasama BNN, Pencegahan dan pemberantasan perlu kerjasama Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan memberikan penerangan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebaliknya kendala yuridis dalam bentuk koordinasi antar lembaga negara yang belum ada peraturan yang khusus untuk kerjasama tersebut. Sedangkan kendala non yuridis adalah tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengatasi mental masyarakat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penjualan narkotika memang menjanjikan keuntungan bagi para pengedarnya.

Actions (login required)

View Item