Kartika Hidayati (2015) Pengaturan Atas Public Service Obligation Bumd Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance Di Provinsi Jawa Timur. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (725kB)
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI.pdf Download (642kB)
	Text (BAB I) 3. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (810kB)
	Text (BAB II) 4. BAB II PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PUBLICSERVICE OBLIGATION BUMD DI PROVINSI JAWA TIMUR.pdf Restricted to Registered users only until 26 February 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 5. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PUBLICSERVICE OBLIGATION BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI PROVINSI JAWA TIMUR.pdf Restricted to Registered users only until 26 February 2023. Download (877kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 6. BAB IV KESIMPULAN.pdf Restricted to Registered users only until 26 February 2023. Download (611kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (656kB)

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional serta menjamin perlindungan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945. Pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai salah bentuk hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang dinyatakan, "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Realisasi dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan negara sebagaimana diatur dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945.

Actions (login required)

View Item