Zainal (2015) Pertanggungjawaban Pejabat Khusus Dalam Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusinomor 110/PUU-X/2012. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (377kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (865kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (431kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (460kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II IMPLIKASI KEDUDUKAN PEJABAT KHUSUS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.pdf Restricted to Registered users only until 21 February 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT KHUSUS.pdf Restricted to Registered users only until 21 February 2023. Download (726kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 21 February 2023. Download (350kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (438kB)

Abstract

Peradilan pidana anak adalah sebuah sistem hukum dan upaya negara yang menganut prinsip restorasi jusctice dan the best interst for child dalam menangani tindak pidana dimana anak bisa menjadi korban ataupun menjadi pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam perjalanannya sistem pidana peradilan anak tersebut telah mengalami perubahan didalam dalam pelaksanaannya terkait dibatalkannya Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 100 (ketentuan pidana) di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dikabulkannya permohonan lembaga IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) yang menganggap bahwasannya ketiga pasal tersebut telah mengkriminalisasi fungsi yudisial hakim dalam menjalankan kewajibannya. Sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu pertanyaan bagaimanakah implikasi terhadap sistem peradilan pidana anak dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pejabat khusus (penagak hukum) pasca dibatalkannya ketiga pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan tersebut diatas dianalisis dengan melalui pendekatan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan bentuk pertanggungjawaban pejabat khusus dalam sistem peradilan pidana anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengutamakan data hukum sekunder, dalam hal ini sebagai aturan pokok Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, karya ilmiah dan tulisan para ahli. Selain itu analisis terhadap permasalahan dilakukan melalui tahap penelitian dan teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil analisis, telah diperoleh kesimpulan bahwa implikasi danbentuk pertanggungjawaban pejabat khusus dalam hal ini penegak hukum didalam sistem peradilan pidana anak pasca pembatalan ketiga pasal tersebut adalah dengan penguatan pengawasan oleh Mahkamah Agung dalam sistem peradilan dana penguatan terhadap pelaksanaan kode etik dan undang-undang organik di ranah internal masing-masing lembaga terkaitseperti kode etik Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian. Sehingga konsep penegakan hukum tetap bisa diharapkan berjalan dengan baik dan keadilan bisa diwujudkan dalam sistem peradilan pidana anak.

Actions (login required)

View Item