MARZUKI, 090114632 M (2005) PENGARUH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PRESTASI KERJA DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-marzuki-3842-te1607.pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) 34086.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Sedikitnya ada tiga esensi dari otonomi daerah. Pertama, pengelolaan kekuasaan berpusat pada tingkat lokal yang berbasis pada rakyat. Kedua, dimensi ekonomi. Ketiga, dimensi budaya. Keputusan politik pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal I Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Kota Batam adalah meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menyangkut kewenangan daerah diatur melalui Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan menyangkut tentang pembiyaan pelaksanaannya diatur melalui Undang-Undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pelaksanaan kewenangan dan pengelolaan pernbiyaaan harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan otonomi daerah itu sendiri, harus dilaksanakan dan dikelola melalui kemampuan sumberdaya manusia yang terampil dan pada akhirnya dapat meningkat taraf hidup masyarakat di daerah serta aparatur pelaksana otonomi daerah itu sendiri. Agar Pemerintah Kota Batam mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat, maka perlu peningkatan prestasi kerja karyawan. Selain itu, dengan adanya peningkatan prestasi kerja karyawan maka dengan sendirinya kesejahteraan karyawan pun akan meningkat sesuai dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan tersebut. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh dalam peningkatan prestasi kerja dan kesejahteraan karyawan bagi pegawai Dinas Pendapatan Kota Batam, merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengambil judul penelitian : Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Prestasi Kerja Dan Kesejahteraan Karyawan Dinas Pendapatan Kota Batam. Hakikat otonomi daerah (Otda) yang tertuang dalam undang-undang No 22 tahun 1999 adalah berusaha menciptakan iklim kemandirian masyarakat. Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam keberadaan pemerintahan daerah, juga sangat berkaitan dengan desentralisasi. Tujuannya adalah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, setiap orang bisa hidup tenang, nyaman, wajar oleh karena memperoleh kemudahan dalam segala hal di bidang pelayanan masyarakat. Perwujudan otonomi daerah perlu mempertimbangkan pengaruh dan hubungannya dengan aspek-aspek lain, antara lain yang utama : (1) Hubungan dengan globalisasi dan proses industrialisasi yang sedang dan akan terus berlangsung; (2) Hubungan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, (3) Hubungan dengan kecenderungan egalitarianisme, (4) Hubungan dengan pemberdayaan rakyat. Menurut Afan Gaffar (2003:275-283), dengan otonomi, daerah memiliki sejumlah kewenangan, terutama 11 (sebelas) kewenangan wajib sebagaimana ditentukan oleh UU No. 22 Tahun 1999. Kesebelas kewenangan wajib itu merupakan modal dasar yang penting untuk pembangunan daerah. Konsep-konsep indikator penilaian kinerja Aparatur Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : (1) Konsistensi Pencapaian Tujuan, (2) Produktivitas, (3) Kualitas Pelayanan, (4) Responsivitas, (5) Responsibilitas, (6) Akuntabilitas, (7) Kualitas Perlindungan Masyarakat. Menurut Machfud Sidik (2002:4-8), format hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah memiliki 4 (empat) komponen sebagai berikut : (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Bagian Daerah dalam Bentuk Bagi Hasil Penerimaan; (3) Dana Alokasi Umum; (4) Dana Alokasi Khusus. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya adalah dengan penilaian prestasi. Secara sederhana, umumnya orang percaya bahwa prestasi kerja individu merupakan fungsi gabungan dari tiga faktor penting : (a) Kemampuan, perangai, dan minat seorang pekerja, (b) Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja, (c)Tingkat motivasi pekerja Penilaian prestasi merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Kegiatan-kegiatan itu terdiri dari identifikasi, observasi, pengukuran, dan pengembangan hasil kerja karyawan dalam sebuah organisasi. Salah satu cara untuk mempertahankan karyawan adalah dengan melaksanakan program pelayanan kesejahteraan kepada seluruh karyawannya. Menurut Mondy dan Noe (1996:374) dalam Mutiara S. Panggabean, 2002:77), dapat diketahui bahwa kompensasi keuangan langsung terdiri atas gaji upah, dan insentif (komisi dan bonus). Sedangkan kompensasi keuangan tidak langsung dapat berupa berbagai macam fasilitas dan tunjangan. Kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas disebut insentif. Fungsi utama dari insentif adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan.

Actions (login required)

View Item