KETUT SUHARTON CAHYADI, 030410441 n (2007) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERJANJIAN PROMISSORY NOTE. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2007-cahyadiket-3876-tmk060-k.pdf Download (333kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
34103.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Promissory Note merupakan salah satu bentuk dari surat berharga. Perjanjian Promissory Note adalah perjanjian yang didalamnya memuat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain yang tercantum dalam perjanjian tersebut atau kepada penggantinya. Untuk mengukur keabsahan perjanjian Promissory Note, maka digunakan pasal 1320 BW. Mengenai hukum positif yang mengatur tentang syarat-syarat formal Promissory Note adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu dalam pasal 174 sampai dengan pasal 177, sebagai lex generalis, sedangkan sebagai lex specialis yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/DIR. Adapun para pihak dalam perjanjian Promissory Note ini adalah Penerbit, Pengatur Penerbitan, Agen Penerbit, Pedagang Efek, Pemodal dan Agen Pembayar. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor dalam perjanjian Promissory Note, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan, adalah sebagai berikut : 1. Upaya hukum secara Perdata, yaitu upaya dengan mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari upaya hukum ini adalah pemberian gctnti rugi dan pembatalan perjanjian. 2. Upaya hukum Administratif, yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan masalah perizinan dan sanksi administratif. 3. Upaya preventif, yaitu upaya dalam rangka pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan pengedaran Promissory Note, yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia selaku badan pengawas. Perjanjian Promissory Note hendaknya diikuti pula oleh dibuatnya suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang mana akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris. Hal ini dimaksudkan agar para investor mempunyai kedudukan yang lebih kuat, karena dengan adanya akta otentik tersebut, maka apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kerugian terhadap investor, maka eksekusi untuk meminta ganti kerugian kepada penerbit dapat dilakukan. Penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap para investor diharapkan lebih ditegakkan, terutama pengawasan dari pemerintah selaku pemberi izin dan pengawas dari lembaga pembiayaan. Hal ini seiring dengan semakin maraknya transaksi bisnis ataupun investasi dengan menggunakan Promissory Note. Dengan demikian, maka para investor mendapat jaminan bahwa bentuk penyimpangan tidak akan terjadi, sehingga mereka tidak menjadi ragu dalam bertransaksi bisnis maupun berinvestasi.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TMK. 06/07 Cah p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Protection - Law And Legislation | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1112-1116 Investments K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Tn Fariddio Caesar | ||||||
| Date Deposited: | 2016 | ||||||
| Last Modified: | 15 Jun 2017 22:24 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34103 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |