WAHYU TRIS HARYADI, 090214844M (2005) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP KELALAIAN DIAGNOSA DAN TERAPI OLEH DOKTER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2007-haryadiwah-3869-kkbkk-2-k.pdf Download (419kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) 34114.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Profesi dokter merupakan profesi yang mulia dan terhormat. Tugas mulia dan terhormat dokter adalah melakukan pengobatan serta perawatan guna penyembuhan suatu penyakit dan pemulihan kesehatan atas din seseorang (pasien) yang dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan. Dari tugas mulia inilah banyak pasien yang mempercayakan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan kepada dokter tanpa tahu hak-hak akan pelayanan medis. Bahkan, pasien atau keluarganya kadang-kadang pasrah saja bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya kematian atau cacat badan akibat kesalahan dalam pengobatan (medical malpractice). Dalam menjalankan profesinya tersebut seorang dokter bertanggung jawab dalam tiga hal yaitu pertanggungjawaban etik, pertanggungjawaban profesi dan pertanggungjawaban hukum. Ketiga pertanggungjawaban tersebut memiliki kualifikasi yang berbeda-beda dalam mencari bentuk-bentuk kesalahannya. Pertanggungjawaban hukum dokter terhadap pasien harus didasarkan pada tanggung jawab profesional. Hal ini untuk memisahkan secara tegas batas tanggung jawab hukum dokter sebagai pribadi dan sebagai seorang profesional. Seorang dokter yang tidak dalam kapasitas atau kualitas sebagai dokter bisa saja melakukan kesalahan yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban pidana terkait kesalahan diagnosa dan terapi dokter maka harus didasarkan pada unsur kesalahan dokter dalam menjalankan praktik mediknya dan unsur pidana tidak sebatas diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 saja namun Undang-Undang Kesehatan dan KUHP juga mengatur sanksi pidana bagi dokter yang melakukan kesalahan diagnosa dan terapi. Diagnosa adalah langkah medis dalam rangka menemukan penyakit dan teraphy merupakan langkah pengobatan dalam rangka penyembuhan setelah penyakit berhasil diidentifikasi. Unsur kesalahan mengandung maksud tidak dipenuhinya kewajiban dokter secara etik, profesi dan hukum. Apapun keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang mengadili tindakan indisipliner dokter tidak mempengaruhi jalannya pemeriksaan pidana karena antara penyelesaian kasus jalur pidana dengan kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) merupakan sesuatu yang terpisah dalam konteks kelembagaan ataupun out put yang dihasilkan. Institusi ataupun personel penegak hukum yang terlibat dalam pemeriksaan pidana dokter mempunyai otoritas mandiri untuk mencari, menemukan dan menentukan kesalahan dokter sehingga mampu memberikan putusan yang adil bagi pencari keadilan.

Actions (login required)

View Item