Ktut Diara Astawa, 099712708M (2002) KONFLIK PERTANAHAN: STUDI TENTANG CARA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH PERKEBUNAN DI KEC. TIRTOYUDO KAB. MALANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 2.pdf Download (362kB) | Preview
	Text (HALAMAN DEPAN) gdlhub-gdl-s2-2008-astawaktut-6390-ts1507-HALAMAN DPN.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) | Request a copy
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-astawaktut-6390-ts1507 FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) gdlhub-gdl-s2-2008-astawaktut-6390-ts1507-LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) | Request a copy

Abstract

Studi ini bertujuan mengetahui latar belakang, faktor penyebab, proses, dan cara pengaturan konflik yang terjadi antara pihak petani dan pihak PTPN XII Kebun Kalibakar. Latar belakang studi ini adalah kenyataan bahwa sejak pemerintahan Orde Baru, konflik tanah semakin meluas dan intens yang melibatkan negara dan masyarakat. Konflik muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah yang dinilai sebagai ancaman bagi kelangsungan hidupnya, terutama bagi masyarakat lapisan bawah terutama petani kecil dan buruh tani. Permasalahan yang hendak dijawab melalui studi ini difokuskan pada empat hal, yaitu pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik, kedua, bagaimana strategi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingannya, ketiga, bagaimana peranan negara dalam proses konflik yang berlangsung, dan keempat, bagaimana cara pengaturan konflik menunju keseimbangan kehidupan masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan acuan teori konflik, yang memandang bahwa di dalam masyarakat senantiasa terdapat distribusi kekuasaan yang tidak merata. Pihak yang berkuasa senantiasa menggunakan kesempatan dan peluang untuk mempertahankan kekuasaannya, dan sebaliknya, pihak yang dikuasai berusaha untuk melakukan perubahan dalam rangka mempertahankan eksistensinya. Dalam rangka ini, peneliti sebagai intrumen utama, untuk mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Subyek Penelitian difokuskan pada aktivis konflik, aparat sipil dan militer yang terlibat dalam konflik. Analisis data dilakukan selama proses penelitian berlangsung menggunakan pendekatan induktif, sedangkan untuk menganalisis konflik yasng berlangsung menggunakan pendekatan teori konflik yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Konflik terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dan kepentingan antara petani dan PTPN XII mengenai status dan pemanfaatannya. Konflik ini berlangsung dalam konteks dominasi dan hegemoni melaui kebijakan sektor pertanian dan perkebunan, yang bagi petani dianggap sebagai acaman terhadap kelangsungan hidup dan masa depan bersama keluarganva. Secara teoretik, kebijakan pembangunan perkebunan diharapak mampu meningkatkan kesejateraan masyarakat sekitamya, tetapi kenyataannya, justru menimbulkan kesengsaraan sehingga para petani menolak kehadiran perkebunan di daerahnya; (b) Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingannya atas tanah perkebunan, pihak petani menggunakan strategi pendudukan dan penguasaan atas tanah menuju proses penguasaan secara hukum, sebaliknya, pihak PTPN XII menggunakan strategi kelembagaan mempertahankan kepentingannya; (c). Cara pengaturan konflik, pihak petani menggunakan cara menang-kalah dan pihak PTPN XII menggunakan cara menang¬menang. Perbedaan cara yang ditawarkan ini, kemudian Pemerintah mengambil keputusan dengan menggunakan cara pengaturan menang-menang di mana kedua pihak yang terlibat dalam konflik diintegrasikan dalam bentuk kerjasama kemitraan. Implikasi praktis dan hasil penelitian ini, terutama dalam bidang sosial politik, pemerintah melalui kebijakannya berusaha tetap mempertahankan keberaan perkebunan dan menyerap aspirasi para petani dan PTPN XII. Implementasi kebijakan pemerintah dalam bentuk kerjasama kemitraan ini sampai saat penelitian ini berakhir belum disosialisasikan, sementara itu, dalam komunitas petani, timbul konflik dalam bentuk sikap pro dan kontra terhadap keputusan pemerintah tersebut. Selajutnya, untuk pengaturan konflik, pemerintah tidak cukup hanya menerapkan kebijakan dalam bentuk kerjasama kemitraan, tetapi perlu memikirkan strategi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan para petani untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan para petani dalam meningkatkan kesejateraannya

Actions (login required)

View Item