Novi Cahyowidodo, 030510598 N (2008) TANGGUNG GUGAT WALI AMANAT SEBAGAI LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-cahyowidod-6947-tmk300-k.pdf Download (394kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-cahyowidod-6947-tmk300-t.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kesimpulan a. Perjanjian perwaliamanatan merupakan dasar dari hubungan hukum antara Emiten, Wali Amanat dan pemegang obligasi. Perjanjian ini dibuat antara Emiten dan Wali Amanat, kedudukan Wali Amanat ini adalah mewakili investor obligasi. Karena pada saat pembuatan perjanjian ini investor obligasi belum ada, oleh karena itu undang - undang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Wali Amanat untuk mewakili para investor. Jadi hubungan hukum tersebut timbul pada saat disetujuinya perjanjian ini oleh para pihak. Hubungan yang mengatur kewajiban emiten untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dananya kepada para investor obligasi, dan Wali Amanat selaku yang mewakili kepentingan investor obligasi adalah yang mengawasi penggunaan dana tersebut. b. Kewenangan Wali Amanat untuk mewakili investor dalam membuat perjanjiann perwaliamanatan dengan emiten adalah kewenangan yang diberikan oleh undang - undang Pasar Modal. Meskipun pada saat dibuat perjanjian tersebut kewenangan Wali Amanat belum diberikan oleh investor obligasi, karena investornya belum ada. Sehingga agar syarat sahnya perjanjian (syarat subjektif) terpenuhi, yaitu adanya kesepakatan para pihak dan adanya kecakapan (dan kewenangan) dari subjek perjanjian, maka Undang-undang Pasar Modal memasukkan konsep Wali Amanat, yang berdasarkan undang - undang diberikan kuasa untuk mewakili kepentingan investor obligasi (efek bersifat utang) yaitu diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Pasar Modal. Berdasarkan kuasa dari undang-undang tersebut, Wali Amanat membuat perjanjian penerbitan obligasi dengan Emiten, serta melaksanakan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian, untuk kepentingan pihak yang diwakili (investor obligasi/efek bersifat utang) c. Tanggung gugat yang dibebankan kepada Wali Amanat sebagai lembaga penunjang pasar modal yang mewakili investor obligasi berdasarkan undang - undang pasar modal maupun perjanjian perwaliamanatan, tidak hanya tanggung gugat karena dilanggarnya ketentuan - ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan. Tetapi juga tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum, karena dalam perjanjian perwaliamanatan memuat klausul pemberian kuasa dari pemegang efek obligasi kepada Wali Amanat bahwa pemberian kuasa maupun pelaksanaan kuasa tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Atau dengan kata lain tidak boleh melanggar undang - undang yang dalam hal ini lama dengan melanggar hukum. Dalam perjanjian perwaliamanatan memuat pernyataan dari Wali Amanat bentuk tanggung gugatnya, karena tanggung gugat muncul ketika Wali Amanat ketika melaksanakan kegiatannya, yang dalam hal ini melaksankan fungsi dan kewajibannya baik yang terdapat dalam undang - undang Pasar Modal maupun dalam klausul yang dimuat dalam perjanjian Perwaliamanatan.

Actions (login required)

View Item