ALVIN LEONARD HARSO, 030810561 N (2007) TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-harsoalvin-6543-tmk470-t.pdf Download (329kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-harsoalvin-6543-tmk4707.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

a. Klausul yang menguntungkan seorang Notaris dalam akta-aktanya adalah bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden/undue influence) dan merupakan pelanggaran hukum, baik pelanggaran terhadap Pasal 53 UUJN dan Pasal 1337 BW, serta pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Meskipun dalam UUJN tidak diatur konsekuensi hukum terhadap pelanggaran Pasal 53 UUJN, namun hakim dapat melakukan interpretasi komparatif, dengan cara membandingkan Pasal 53 UUJN dengan Pasal 20 ayat 1 Notariswet 1999 untuk mengisi kekosongan hukum dalam Pasal 53 UUJN tersebut. b. Notaris bertanggung jawab atas setiap tindakannya yang merugikan para pihak yang menghadap kepadanya (para penghadapnya). Demikian pula halnya apabila keberadaan klausul yang menguntungkan Notaris itu ternyata membawa kerugian bagi para penghadapnya. Secara perdata tanggung jawab notaris itu berdasarkan Pasal 1365 BW karena tidak ada hubungan kontraktual antara notaris dengan para penghadapnya. Notaris bertanggung jawab secara hukum kenotariatan (notariele tuchtrecht), karena pelanggaran Pasal 53 UUJN itu merupakan pengabaian tugas jabatan notaris. Secara pidana, apabila notaris itu melakukan perbuatan pidana yang merupakan pemalsuan tulisan (valsheid in geschriften), maka menurut Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, dan Pasal 266 KUHP, sanksi pidananya adalah pidana penjara, masing-masing paling lama 6 (enam) tahun, 8 (delapan) tahun, dan 7 (tujuh) tahun.

Actions (login required)

View Item