SYAMSUL HUDA (2006) POTRET PELAKSANAAN NORMA PEMERIKSAAN (Studi Deskriptif tentang Implementasi Norma Pemeriksaan pada Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (RINGKASAN) gdlhub-gdl-s2-2008-hudasyamsu-6403-ts0907-k.pdf Download (378kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-hudasyamsu-6403-ts0907.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 1985 dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai pegangan, baik bagi aparat pengawasan fungsional pemerintah maupun para pemimpin dan pemeriksanya dalam melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan sehingga dicapai mutu pemeriksaan yang baik. Di dalam Norma ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) norma inti yaitu Norma Umum Pemeriksaan, Norma Pelaksanaan Pemeriksaan serta Norma Pelaporan Pemeriksaan. Tujuan penelitian in i adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan norma pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan pada Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dan data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan implementasi norma pemeriksaan pada Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian questioner dengan cara wawancara, kemudian masukkan dalam tabulasi lalu dilakukan analisa terhadap matrik. Secara umum ketentuan-ketentuan dalam Norma Pemeriksaan telah dipahami dan dilaksanakan oleh para tenaga operasional pada Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur, namun demikian masih terdapat beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan antara lain penelitian atas kesesuaian penggunaan personil, penyesuaian kemampuan APFP, peninjauan obyek pemeriksaan dan pencarian informasi awal, pemberian orientasi, pemberian bimbingan dan petunjuk pelaksanaan, penyampaian luas program dan sarana pengawasan. Untuk menekan tingkat penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan disarankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan bidang pengawasan melalui peningkatan pemahaman atas ketentuan-ketentuan dalam Norma Pemeriksaan.

Actions (login required)

View Item