YENNY KUSTIANINGSIH, 030410458 N (2007) PENGUASAAN TANAH PULAU SERIBU ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI SEGI OTONOMI DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-kustianing-6558-tmk05_08.pdf Download (233kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-kustianing-6558-tmk05_08.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang kepada wilayah Provinsi untuk menguasai bidang tanah dengan hak pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999. Dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 38 Tahun 2007 bahwa Urusan pemerintahan salah satu di antaranya yaitu pertanahan sebagaimana pasal 2 ayat (3) PP No. 38 Tahun 2007. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan Urusan wajib salah satunya meliputi pertanahan sesuai dengan pasal 7 PP No. 38 Tahun 2007. Pemerintah Provinsi Banten pembentukannya didasarkan atas UU No. 23 Tahun 2000 merupakan bagian wilayah dari Provinsi Jawa Barat, sedangkan wilayah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta didasarkan atas UU No. 34 Tahun 1999. Wilayah Kepulauan Seribu sebelum dipisahkan dalam bentuk wilayah Kabupaten adalah bagian dari wilayah Jakarta Utara, sehingga secara definitif wilayah Kepulauan Seribu merupakan bagian dari wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota yang mempunyai kewenangan atas wilayah Kepulauan Banten mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengelolanya sebagai sumber pendapatan asli daerah, dengan membentuk kecamatan baru sebagaimana didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2001.

Actions (login required)

View Item