Priyono Adi Legowo, 030410495 N (2008) Tanggung Gugat Terhadap Akta Yang dinyatakan Batal Demi Hukum. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-legowopriy-6563-tmk200-k.pdf Download (363kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-legowopriy-6563-tmk200-t.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kedudukan seorang notaris sebagai pejabat umum yang mengemban jabatan kepercayaan dari masyarakat sangat diperlukan disetiap waktu karenanya dengan disahkannya Undang- Undang Nomor : 30 Tahun 2004 maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kinerja notaris tentang prosedur dan ketentuan - ketentuan yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap akta yang dibuatnya telah terpenuhi dan menjadi pedoman baginya agar setiap akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan hukum. Selain itu kode etik notaris juga merupakan rumusan etika / moral yang menjadi tolak ukur bagi notaris yang dapat mencegahnya untuk bertindak melanggar kewenangan sebagai notaris. Seorang notaris sebagai pejabat umum oleh masyarakat dianggap dapat memberikan nasehat hukum yang diharapkan dan mendapatkan kepastian hukum terhadap akta- akta yang dimintakan kepadanya. Segala hal yang dituangkan dalam akta adalah benar, dianggap sebagai pembuat akta yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris selaku pejabat umum adalah pejabat yang khusus diberikan kewenangan untuk membuat akta ( Akta Relaas dan menandatangani akta dari perjanjian para pihak ( Akta Partij ) yang sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas aktanya kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, notaris dianggap telah melakukan tugasnya sesuai dengan segala ketentuan dan prosedur yang diharuskannya. Namun, terkadang justru timbul suatu permasalahan terhadap akta yang dibuat oleh notaris dikarenakan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukannya. Sehingga akta yang diharapkan oleh para pihak mendapat kepastian hukum menjadi akta yang batal demi hukum yang merugikan bagi mereka. Tentunya hal demikian menimbulkan pertanggungjawaban bagi notaris yang berupa tanggung gugat. Seorang notaris akan bertanggung gugat sepanjang terbukti kesalahan tersebut sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan notaris. Jika terbukti kesalahan itu karena pelanggaran yang berupa penyalahgunaan kewenangan dari notaris maka kepadanya dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, juga tidak menutup kemungkinan tanggung gugat berupa ganti rugi oleh para pihak yang dirugikan secara perdata. Untuk mencegah seorang notaris melakukan penyalahgunaan kewenangan, selain adanya Undang - Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, masih diperlukan upaya adanya pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas terkait pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Hal ini sewajarnya jika dilakukan agar para notaris sedapat mungkin memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum yang dipercaya masyarakat.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 20/08 Leg t
Uncontrolled Keywords:	Tanggung gugat; Notaris; Batal
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Priyono Adi Legowo, 030410495 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor H. Machsoen Ali, S.H., MS. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	28 Feb 2019 04:45
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34353
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item