Maghfiroh, 090214687M
(2006)
Pengembangan Model Pengawasan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Suatu Studi di Kabupaten Gresik).
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Pengembangan Model Pengawasan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Suatu Studi di Kabupaten Gresik) adalah sebuah penelitian deskriptif kualitatif yang lebih ditekankan pada wawancara dan observasi dan diarahkan pada pengembangan model pengawasan yang optimal untuk mencapai tujuan pilkada yang sesungguhnya yaitu jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia menuju terciptanya good government. Penelitian ini dimulai dari permasalahan yang muncul selama pelaksanaan Pilkada dengan melihat kelebihan, kelemahan, tantangan dan peluang (SWOT) kemudian dicarikan solusinya dengan menganalisa UU dan peraturan yang berlaku (UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 2005) dan mengumpulkan harapan dan aspirasi¬-aspirasi warga masyarakat/Anggota DPRD dan Panitia pengawas itu sendiri serta pengamat luar yang interest kepada persoalan pengawasan dalam pilkada. Dari situ kemudian dianalisis berdasarkan teori serta interprestasi dan penalaran dan telaah kritis sehingga menghasilkan usulan model dalam pola pengawasan Pilkada. Lebih spesifik lagi Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gresik yang diharapkan mampu menjawab permasalahan model pengawasan yang bagaimanakah yang sesuai diterapkan di Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model pengawasan yang dilaksanakan selama ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan langkah-langkah kongkrit dalam mengawal proses demokrasi di tingkat lokal atau pilkada itu sendiri. Regulasi yang ada ternyata tidak memberikan keleluasaan bagi Panwas untuk mengeksekusi pelaku pelanggaran dalam pilkada. Saran yang diajukan dalam penelitian ini ada beberapa hal sebagai berikut : 1. Membuat Regulasi yang spesifik dalam pengawasan pilkada seperti muatan-¬muatan local yang ada; 2. Memposisikan Panwas sebagai organisasi pengawasan yang maksimal sesuai dengan job descriptionnya; bahkan Panwas harus bisa sebagai eksecutor dengan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran 3. Perlu penambahan personil ataupun lembaga ekstern untuk lebih mengoptimalkan Kerja panwas
Actions (login required)
 |
View Item |
