Imam Pujiarto, 090515770M (2007) Manajemen Bencana (Studi Deskriptif Penerapan Manajemen Bencana Gempa Bumi Oleh Pemerintah Kabupaten Klaten). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-pujiartoim-6414-ts2107-k.pdf Download (455kB) | Preview
Preview	Text (HALAMAN DEPAN) gdlhub-gdl-s2-2008-pujiartoim-6414-ts2107-b-minHLM.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-pujiartoim-6414-ts2107-b-minFULL.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mencoba menjawab perumusan masalah tentang gambaran manajemen bencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penanganan bencana gempa bumi-yang lebih dikenal sebagai Gempa Yogya-di Kabupaten Klaten. Gempa bumi 27 Mei 2006 tidak hanya mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dan sarana prasarana infrastruktur di Kabupaten Klaten, namun dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi ini pun sangat besar. Akibatnya, mekanisme prosedural yang biasa dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan dan pola-pola manajemen publik yang diterapkan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pada saat Pemerintah Kabupaten Klaten dihadapkan pada kondisi krisis dan keterbatasan kemampuan dalam penanganan bencana, terutama anggaran dan sumber daya manusia, pada saat yang sama kemampuan manajerial Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai otoritas publik di daerah diuji dengan adanya partisipasi dan tekanan dari berbagai kelompok kepentingan baik di dalam maupun luar pemerintah yang banyak, serempak, dan terbuka Stakeholders dalam manajemen bencana ini mempunyai pola interaksi yang variatif dalam menialankan perannya. Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penanggung jawab pelaksanaan manajemen bencana berpegang pada aturan normatif dan administratif. Sedangkan legistatif tidak mampu berperan secara signifikan, karena tidak termasuk dalam struktur pelaksanaannya. Adapun LSM, NGO�s dan donatur langsung berperan pada korban bencana melalui bantuannya yang sebagian besar tanpa koordinasi dengan pemerintah_ Sementara masyarakat korban bencana terkadang harus berjuang untuk memperoleh bantuan ke berbagai pihak. Adanya pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen bencana ini menimbulkan kebutuhan koordinasi dan manajemen yang baik dari pemerintah selaku penanggung jawab dalam penanggulangan bencana gempa bumi. Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten, dalam menerapkan manajemen bencana gempa bumi 27 Mei 2006, menempuh langkah-langkah kebijakan yang terbagi dalam tiga fase atau tahapan. Pertama, tahap tanggap darurat. Kedua, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketiga, tahap pemantapan atau penyempurnaan. Acuan manajemen bencana yang menjadi rujukan pemerintah masih menganut konsepsi penanganan bencana konvensional, padahal pemerintah seharusnya sudah menggunakan Manajemen Pengurangan Resiko Bencana. Sehingga manajemen bencana yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Klaten kurang responsif dalam penanganannya. Hal ini dapat dilihat dari penanganan kedaruratan pasca bencana yang belum terpadu, terutama yang berkaitan dengan pengkoordinasian dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan bencana Sedangkan upaya pemulihan pasca bencana masih belum optimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa masalah yang timbul, terutama masalah pendataan, kecepatan dan ketepatan dalam penanganannya Sementara kelembagaan penanganan bencana masih berorientasi pada penanganan kedaruratan sehingga fokus lebih bersifat bantuan (relief) dan kedaruratan (emergency).

Actions (login required)

View Item