KETUT ALIT SUARDANA, 090114440M (2003) PEMANTAPAN PERAN DAN KONSISTENSI PRAKTEK STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN DAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM LINGKUNGAN VOLATILITAS (Studi Kasus Tentang LPD, se Kecamatan Kuta Kabupaten Badung). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 4.pdf Download (250kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-suardanake-6638-tea30_07.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Judul tesis ini adalah Pemantapan Peran dan Konsistensi Praktek Struktur Pengendalian Intern dan Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Lingkungan Volatilitas se Kecamatan Kuta (Kuta Selatan, Kuta Tengah dan Kuta Utara) Kabupaten Badung, yang bertujuan untuk: 1) mengungkapkan dan memantapkan peran dan konsistensi praktek struktur pengendalian intern, dan 2) mengungkapkan penyesuaian penentuan kriteria penilaian kinerja keuangan LPD, sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai lembaga keuangan pedesaan dan sebagai lembaga perantara keuangan bagi golongan ekonomi lemah di pedesaan. Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai suatu metodologi yang dikembangkan oleh Robert K.Yin yaitu: multi studi kasus yang merupakan strategi penelitian empiris, yang menyelidiki sebuah fenomena dalam kehidupan nyata dengan memanfaatkan berbagai somber bukti, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana dan mengapa. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi partisipasi dan dokumentasi sesuai dengan latar penelitian sebagai subyeknya yaitu, 23 LPD se Kecamatan Kuta. Hasil analisis terhadap struktur pengendalian intern LPD menghasilkan kesimpulan bahwa, konsistensi praktek struktur pengendalian intern belum berfImgsi dengan balk atau masih lemah. Dalam upaya memantapkan peran dan konsistensi praktek struktur pengendalian intern LPD, sebagai lembaga keuangan pedesaan (microfinance) yang mandiri dan dapat dipercaya dalarn pengelolaan mobilitas dana masyarakat desa, melalui: 1.Lingkungan pengendalian yaitu, I) peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, 2) peningkatan peran organisasi LPD, 3) filosofi dan gaya operasi manajemen LPD, 4) peningkatan pecan pembina dan pengawas LPD 2. Sistem informasi Akuntansi yaitu, 1) peningkatan alur operasional, 2) peningkatan penggunaan formulir dan 3) sistem pelaporan keuangan LPD, dan 3. Prosedur Pengendalian yaitu, 1) adanya pemisahan tugas/ fungsi, 2) suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh, dan sistem otorisasi dan prosedur pembukuan :,,.rus ditaati. Hasil analisis terhadap penyesuaian penentuan kriteria penilaian kinerja keuangan LPD menghasilkan kesimpulan yaitu: Penyesuaian penentuan kriteria penilaian kinerja keuangan LPD yang diajukan dapat efektif diterapkan sebagai kriteria pokok, untuk menilai kinerja LPD yaitu: 1. Aspek efektivitas pelayanan yang terdiri dari 3 aspek yaitu: 1) aspek kepada penabung, 2) aspek kepada peminjam dan 3) persentase penunggak serta 2. aspek kemandirian dan kelestarian yang terdiri dari 3 aspek yaitu: 4) keswadayaan keuangan (marjin per rupiah kredit), 5) aspek kemandirian (rasio simpanan-pinjaman), 6) aspek rentabilitas (laba per rupiah kredit atau melalui rentabilitas modal sendiri (ROE). Disamping kriteria di atas, efektivitas pelayanan juga dipengaruhi oleh: 1. Tingkat hunbungan sosial antara nasabah dengan LPD, 2. Rata-rata jumlah tabungan dan pinjaman, 3. Besarnya jumlah penghasilan per bulan per kepala keluarga (KK), dan 4. Kualitas pelayanan. Dampak kriteria CAMEL terhadap penilaian kesehatan dan kinerja LPD, akan berdampak kurang realitis terhadap aspek kinerja, kemandirian dan kelestarian LPD karena: 1) membawa implikasi perubahan budaya kerja, perubahan sistem akuntansi, struktur organisasi dan peningkatan beban yang sulit diadaptasi oleh sebagian besar LPD, 2) tidak mendorong efektifitas LPD, sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai lembaga keuangan pedesaan, yang melayani masyarakat golongan ekonomi lemah di pedesaan, sehingga hasil penilaian tingkat kesehatan dengan kriteria CAMEL, diperkirakan akan memberikan tingkat yang kurang sehat kepada sebagian besar LPD, karma tidak memenuhi kriteria kualitas aktiva produktif dan kualitas manajemen, 3) tidak memperhatikan dan menilai akses pelayanan terhadap jumlah penabung, jumlah peminjam, jumlah penunggak dan potensi kemandirian dan kelestarian (rasio simpanan terhadap pinjaman dan margin), 4) LPD tidak tersentuh oleh undangundang perbankan maupun otoritas perbankan Indonesia, sedangkan LPD merupakan usaha milik desa adat (Krama Desa) yang diatur dengan Perda Propinsi Bali dan terkait dengan awig-awig (peraturan) desa.

Actions (login required)

View Item