Anang Sujoko, 090310651 L (2005) DEMOKRATISASI REGULASI PENYIARAN (Analisis Kritis Kebijakan Publik tentang Penyiaran di Indonesia pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-sofjanarie-6723-tkm11_0-k.pdf Download (491kB) | Preview
	Text (HALAMAN DEPAN) gdlhub-gdl-s2-2008-sujokoanan-6393-ts1307-minHLM.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) | Request a copy
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-sujokoanan-6393-ts1307-minFULL.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) gdlhub-gdl-s2-2008-sujokoanan-6393-ts1307-minLAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan mencari gambaran mengenai proses demokratisasi dunia penyiaran di Indonesia sejak Orde Lama hingga saat ini. Dengan menggunakan paradigma pemikiran kritis, peneliti menggunakan metode Critical Discourse Analysis model Norman Fairclough, peneliti akan melakukan analisis kritis terhadap teks-teks pada peraturan yang pernah ada di Indonesia masa itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat suatu perkembangan proses demokratisasi terhitung dalam tiga orde pemerintahan di Indonesia. Pada masa Orla, media penyiaran merupakan alat perjuangan untuk memobilisasi perlawanan terhadap penjajah dan pemberontak. Setelah itu media penyiaran dikuasai pemerintah untuk kepentingan politiknya (Ideological State Apparatus/lSA). Sistem media penyiaran yang ada masih dimonopoli RR1 dan TVRI. Masa Orba, media penyiaran masih dipandang efektif sebagai "corong" pemerintah, namun desakan radio-radio siaran non pemerintah yang pernah berjasa mengantarkan Soeharto menjadi Presiden diakomodir dengan mengijinkan berdirinya radio siaran non – pemerintah. Belajar dari pengalaman, pemerintah harus mengawasi dengan ketat dalam penyelenggaraannya. Bahkan pihak non pemerintah diwajibkan merelay dari RRI Jakarta untuk siaran beritanya. Badan Pembina semasa Orba adalah "momok" yang sangat ditakuti pihak penyelenggara penyiaran non pemerintah. Pengukuhan PRSSNI sebagai wadah tunggal merupakan upaya kontrol pemerintah terhadap radio-radiol siaran non pemerintah. Pengeluaran ijin TV swasta oleh penguasa Orde Baru telah menggeser hubungan media, kapitalis dan penguasa. Penguasa dan kapitalis melakukan konspirasi dalam penyelenggaraan media. Media adalah entitas ekonomi sekaligus bisa dikendalikan juga untuk kepentingan kekuasaan. Baru masa Orde Reformasi kebebasan media diberikan oleh penguasa, hingga akhirnya jumlah media pun meluber. Diijinkannya radio siaran dan TV swasta menyiarkan berita, pemerintah telah memulai proses demokrasi di dunia penyiaran di Indonesia.

Actions (login required)

View Item