Ingrid Surya Wijaya, 030310325 N
(2007)
Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Kesimpulan a. Dalam menjalankan kewenangannnya sebagai Pejabat Umum Notaris dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan hukum ( Openbaar Gezag ) kewenangan atau kekuasaan umum tersebut pada hakekatnya merupakan sifat dari fungsi public yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakat umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas notaris adalah menjalankan pelayanan umum ( Public Service ) dibidang pembuatan Akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya sebagai Pejabat umum dalam ruang lingkup keperdataan. Tugas Notaris adalah bersifat fungsi public, tetapi obyek tugasnya lebih bersifat hukum keperdataan. b. Peraturan per undang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya, yaitu sebagaimana terurai dalam pasal 16 ayat (1) huruf e. Undang-undang notaris 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang menyatakan: Dalam melaksanakan jabatannya notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan sesuai dengan sumpah / janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Isi pasal ini merupakan penegasan bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi dan keterangan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya atau dalam istilah umum dikenal sebagai hak ingkar (VERSCHONINGRECHT) yang dapat dipergunakan sebagai sarana perlindungan hukum bagi notaris pada saat berhadapan dengan kondisi yang memaksanya untuk melanggar sumpah atau janji jabatan (isi pasal 4 undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris). Mengingat kewenangan notaris begitu luas dan sangat berpengaruh dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya. Rentan terhadap penyalahgunaan yang mungkin dapat menimbulkan kerugian masyarakat. Maka dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris mengamanatkan agar dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap notaris menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan pasal 67 ayat (1) undang-undang nomo, 30 tahun 2004.
Actions (login required)
 |
View Item |
