S.H. S U T A M S I S, 030610107 N (2009) TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PARTAI POLITIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-sutamsis-10661-tmk15_0-k.pdf Download (274kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2009-sutamsissh-9905-ts1509.pdf Restricted to Registered users only Download (973kB) | Request a copy

Abstract

Sejalan dengan konsep negara hukum dan demokrasi di Indonesia, menuntut keberadaan partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki kelembagaan sesuai dengan konsep negara hukum dengan mengedepankan penyelesaian persoalan internal maupun eksternal secara musyawarah dan mufakat, namun bila menemui jalan buntu, harus diselesaikan secara hukum. Hal ini untuk menghindari model penyelesaian masalah-masalah politik dimasa lalu yang tidak elegan dan selalu menyisakan rasa tidak adil melalui penyelesaian pendekatan keamanan (refresif) dan birokrasi (persuasif). Agar partai politik menjadi subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban didepan hukum, maka partai politik harus menjadi badan hukum, sehingga dapat menuntut dan dituntut dimuka Pengadilan. Salah satu persyaratan agar partai politik dapat menjadi badan hukum adalah pendiriannya harus dibuat dengan akta notaris, didirikan paling sedikit oleh 50 orang warganegara Indonesia yang telah berusia 21 tahun, diantara para pendiri itu harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan, dan diantara kepengurusan pusatnya wajib menyertakan 30% keterwakilan perempuan juga. Disinilah seorang notaris sebagai pejabat umum yang diamanati untuk membuat akta notaris dituntut tanggungjawabnya membuat akta otentik dan dengan akta itu akan digunakan untuk pendaftaran partai politik menjadi badan hukum. Tanggungjawan notaris dalam hal ini, tidak saja dalam tataran hukum perdata, pidana, dan administratif, namun juga secara etik dan politik. Tanggungjawab notaris secara perdata adalah menyangkut pemenuhan syarat-syarat pembuatan akta dan syarat-syarat pendirian partai politik yang keduanya harus mengacu pada undang-undang tentang jabatan notaris dan undang-undang tentang partai politik, serta memperhatikan kode etik dalam menjalankan jabatannya. Sedangkan secara pidana, lebih ditekankan pada sikap tindak notaris untuk tidak menjadi pelaku atau membantu pelaku melakukan tindak pidana yang terkait dengan pembuatan akta tersebut, seperti membuka rahasia, keterangan palsu, dan pemalsuan surat. Kemudian secara administratif, menuntut notaris untuk memenuhi syarat-syarat administratif pembuatan aktanya. Dan secara etik adalah berkaitan dengan kepatuhan notaris untuk memenuhi standar etik yang telah ditentukan oleh organisasinya, serta secara politik adalah berkenaan dengan dampak politik apabila akta yang dibuatnya ternyata mengandung cacat hukum sehingga pendaftaran menjadi badan hukum ditolak oleh Departemen Hukum dan HAM yang memiliki dampak ikutan berupa kehilangan hak politiknya. Akibat hukum dari akta yang cacat yuridis, berakibat kepada aktanya sendiri akan kehilangan otentitasnya, dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kepada notaris yang membuatnya dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan atas dasar melakukan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Apabila terbukti, maka secara perdata kepada notaris yang bersangkutan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Secara administratif dikenai sanksi yang dapat berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat, secara pidana dikenai sanksi berupa hukuman pidana penjara, secara etika dikenai sanksi dari organisasi yang paling berat adalah pemecatan dari keanggotaan dan rekomendasi pemberhentian dari jabatan notaris, dan secara politik adalah berupa hilangnya kepercayaan publik kepada notaris yang bersangkutan dan mungkin diserta adanya tekanan-tekanan psikologis yang mengganggu pelaksanaan jabatannya.

Actions (login required)

View Item