KALVARIOS SYAMRUTH, 030710353 M (2008) PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2009-syamruthka-10133-th09-09.pdf Download (12kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2009-syamruthka-9669-th09-09.pdf Restricted to Registered users only Download (893kB) | Request a copy

Abstract

Konsep dasar pelayanan terhadap warga negara dimulai karena adanya Hak-hak sosial dari masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Hak Sosial merupakan, hak-hak untuk menerima dari pemerintah seperti jaminan pendidikan, jaminan sosial dan sebagainya (Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945). Olehnya itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang baik kepada masyarakat dapat dimulai dari pembenahan struktur, tata kerja dan peningkatan sumber daya manusia pada setiap instansi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada publik. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah menjalankan hal itu adalah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan sebagai tindaklanjut dari Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan mampu untuk mewadahi keinginan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik dari perangkat daerah dengan mengedepankan pelayanan yang berbasis kewenangan wajib dan kewenangan pilihan daerah. Dalam tesis ini tidak hanya di bahas tentang pembentukan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang baik, namun juga memaparkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Pada bab tersendiri dibahas tentang akibat pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 terhadap pelayanan publik di daerah dan juga mengangkat solusi untuk menjadikan lembaga publik sebagai lembaga pelayan masyarakat yang baik.

Actions (login required)

View Item