Lucky Endrawati, 090013875 M (2003) KEDUDUKAN PAUGERAN MASYARAKAT ADAT SUKU TENGGER DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN KAYU. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) jiptunair-gdl-s2-2003-endrawati2c-651-paugeran-th_12-03.pdf Download (348kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) jiptunair-gdl-s2-2003-endrawati2c-651-paugeran-th_12-03.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pada suatu komunitas masyarakat adat sikap hidup dapat ditemui dan digambarkan dengan rinci dan jelas di dalam paugeran atau ugeran. Paugeran itu sendiri mempunyai makna sebagai wet atau wet yang dapat diartikan sebagai undang-undang atau ketentuan yang berfungsi sebagai sokongan atau penyangga untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hal ini paugeran adalah suatu undang-undang yang di dalamnya berisi kaedah dan dijadikan sebagai patokan sesuatu yang menjadi dasar atau pedoman masyarakat yang bersangkutan. Pada masyarakat Tengger isi dari paugeran sendiri sangat lengkap dalam hal mengatur tingkah taku atau perbuatan manusianya, baik itu menyangkut hubungan antar manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini tidak tertepas dari masuknya beberapa ajaran Hindu ke dalam adat masyarakat Tengger datam berperilaku, sehingga corak dan warna dari paugeran sangat kental dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu. Disamping itu juga memuat secara rinci tentang legenda bagaimana masyarakat Tengger dapat terbentuk dan beberapa upacara adat beserta mantra-mantra yang dipergunakan dalam upacara tersebut. Ruang lingkup berlakunya paugeran terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu. Tetapi apakah paugeran adat setempat itu masih tetap berlaku, selama masyarakat adat itu ada, maka selama itu ia akan tetap berlaku dan kekuatan berlakunya tergantung pada keadaan waktu dan tempat. Alasan mengapa paugeran dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak ada penguasa yang mempertahankannya, oleh karena masyarakat adat mempertahankannya dan sifat serta sanksi hukum serta cara penyelesaian dalam mengatasi perbuatan anggota masyarakatnya yang menyimpang dari norma adat sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan jaman. Adapun terhadap obyek berlakunya paugeran itu sendiri yakni terhadap anggota-anggota masyarakat adat dan orang-orang diluamya yang terkait dengan akibat hukumnya. </description

Actions (login required)

View Item