Bibit Sugito, 099913531M (2001) ANALISIS KOMITMEN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN RAWAN PANGAN DAN GIZI DI KABUPATEN LAMONGAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 2.pdf Download (705kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) jiptunair-gdl-s2-2003-sugito2cbibit-705-gizi-tka_04-0-%29.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Terjadinya peningkatan jumlah kecamatan rawan pangan dan gizi di suatu wikayah dapat menurunkan kualitas hidup manusia, karena upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi kepada bayi hingga menjadi dewasa tidak akan terpenuhi. Sejak tahun 1995 bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang dapat mamacu dan memperparah timbulnya masalah gizi di masyarakat. Memperhatikan perkembangan akibat masalah gizi yang terjadi di masyarakat, maka sejak tahun 1979 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan tentang SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) untuk menciptakan ketahanan pangan yang ada di setiap wilayah kecamatan agar dapat menanggulangi masalah gizi secara dini. Untuk mengetahui keberhasilan upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi maka perlu dilakukan penelitian tentang implementasi kebijakan dan komitmen para aktor selaku petugas yang secara langsung menangani masalah tersebut dan komitmen para pimpinan terkait secara saksama. Tujuan penelitian secara umum adalah menganalisis implementasi kebijakan dan komitmen para aktor atau petugas serta para pimpinan instansi atau lembaga organisasi terkait SKPG Secara khusus tujuan penelitian meliputi, 1. mempelajari implementasi kebijakan yang mengatur tentang SKPG yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1998 dan Keputusan Bupati Lamongan tahun 1999 tentang TPG (Tim Pangan dan Gizi) khususnya ke1ompok kerja SKPG, 2. mempelajari komitmen para aktor atau petugas, 3. mempelajari komitmen para pimpinan terkait dan 4. mempelajari hubungan antar komitmen yang terjadi pada diri aktor. Penelitian tentang komitmen dan implementasi kebijakan SKPG dilaksanakan di tingkat kabupaten dengan responden semua kelompok kerja SKPG sebanyak 9 orang pimpinan terkait dan 9 orang petugas langsung yang mengerjakan SKPG. Sedangkan lokasi lain adalah di kecamatan rawan pangan dan gizi yaitu di Kecamatan Sugio dengan kategori kecamatan rawan pangan dan gizi resiko ringan, Kecamatan Pucuk dengan kategori rawan pangan dan gizi resiko sedang dan Kecamatan Sukodadi dengan kategori rawan pangan dan gizi resiko tinggi. Sebagai responden masing masing terdiri dari petugas kesehatan yang ditunjuk, mantri tani, PLKB, petugas PKK, kepala Puskesmas, Camat, Kepala desa dan Ketua PKK. Jumlah seluruh sampel sebanyak 42 orang dilakukan dengan cara Cluster Random Sampling. Hasilnya diperoleh bahwa implementasi kebijakan oleh para aktor di tingkat kabupaten hanya 44,45 % aktor yang memahami materi SKPG dengan baik, kemudian 66,66 % kurang melaksanakan kegiatan. Sedangkan di kecamatan rawan pangan dan gizi 50 % para aktor memahami materi SKPG dengan baik, kemudian 50 % sampai dengan 75 % aktor cukup melaksanakan kegiatan. Para pimpinan terkait SKPG di tingkat kabupaten hanya 22,22 % yang memahami materi SKPG dengan baik, dan sebanyak 100 % kurang melaksanakan kegiatan. Sedangkan para pimpinan terkait di kecamatan rawan pangan dan gizi 50 % sampai dengan 75 % kurang memahami materi SKPG, dan 75 % kurang me1aksanakan kegiatan. Dampak positip yang dirasakan oleh para aktor, pimpinan maupun masyarakat di tingkat kabupaten maupun kecamatan sebagai akibat kebijakan SKPG masih kurang, kemudian dalam implementasi kebijakan menjumpai beberapa hambatan yang bersifat kualitas tenaga, tehnik koordinasi, dan kekurangan anggaran Hasil penelitian tentang komitmen para aktor terhadap organisasi, kebijakan, pekerjaan, kelompok dan masyarakat menunjukkan, di kecamatan rawan pangan dan gizi resiko ringan 100 % komitmen para aktor terhadap organisasi tinggi, kemudian komitmen para aktor terhadap organisasi di kecamatan rawan pangan dan gizi resiko sedang dan tinggi 50 % rendah. Komitmen para aktor terhadap pekerjaan, kebijakan dan terhadap kelompok di semua kecamatan rawan pangan dan gizi 100 % cukup Kemudian komitmen para aktor terhadap masyarakat di semua kecamatan rawan pangan dan gizi 50 % sampai 100 % rendah. Selanjutnya komitmen para pimpinan terhadap kebijakan di kecamatan rawan pangan dan gizi resiko ringan 75 % cukup, sedangkan di kecamatan rawan pangan dan gizi lainnya 100 % rendah. Komitmen para aktor di tingkat kabupaten menunjukkan cukup hanya pada komitmen terhadap kebijakan dan masyarakat, sedangkan yang,lain umumnya rendah.Kemudian komitmen para pimpinan terhadap kebijakan di kabupaten 55,55 % rendah. Berdasarkan uji statistik Fisher&#039;s r Exact Test dan Contingency Coelfcient dengan a = 0,05 menunjukkan hubungan antar komitmen para aktor terhadap kebijakan, pekerjaan dengan komitmen terhadap organisasi di kecamatan rawan pangan dan gizi mempunyai hubungan positip, yaitu semakin besar komitmen para aktor terhadap kebijakan, semakin kuat pula komitmennya terhadap organisasi. Sedangkan komitmen para aktor terhadap kebijakan, pekerjaan tidak mempunyai hubungan dengan komitmennya terhadap masyarakat. Artinya para aktor hanya komitmen terhadap kebijakan dan pekerjaan. Sebagai kesimpulan bahwa implementasi kebijakan SKPG belum berjalan dengan baik, komitmen para pimpinan terhadap kebijakan masih kurang, dan komitmen para aktor terhadap organisasi, kebijakan, pekerjaan, kelompok dan masyarakat pada umumnya masih kurang. Kemudian Hubungan antar komitmen para aktor menunjukkan bahwa para aktor di kecamatan rawan pangan dan gizi komitmennya terhadap masyarakat kurang, yang mempunyai hubungan adalah komitmen para aktor terhadap kebijakan, pekerjaan dengan organisasi, komitmen terhadap kelompok dengan pekerjaan, dan komitmen terhadap kebijakan dengan pekerjaan. Sebagai saran sebaiknya pelaksanaan SKPG tidak perlu dilaksanakan dengan membentuk kelompok kerja tersendiri, tetapi kegiatan SKPG dilaksanakan di bawah koordinasi langsung. Sekretaris Daerah karena kegiatan SKPG merupakan kegiatan fungsional dari masing-masing instansi terkait, sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota aktif pro aktif Selanjutnya BAPPEDA mengkoordinasikan usulan rencana anggaran dan masing-masing instansi terkait. Kemudian para peneliti berikutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian basil kegiatan SKPG dikorelasikan dengan kejadian kecamatan rawan pangan dan gizi. </description

Actions (login required)

View Item