NUR AZIZAH, 030110145N (2003) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 60. Abstrak TMK 13-04 Azi p.pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 35128.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Notaris dan Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang ditunjuk untuk membuat suatu akta yang berhubungan dengan keperdataan dan pengalihan hak atas tanah termasuk pengikatan hak atas tanah sebagai agunan. Akta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT merupakan suatu akta otentik karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai manusia, Notaris dan PPAT tidak lepas dari kesalahan dalam pembuatan akta, sehingga meskipun akta tersebut otentik yang digunakan sebagai pembuktian yang sempurna menjadikan akta tersebut cacat hukum. Pertanggungjawaban atas akta tersebut tidak hanya sebatas kesalahan akta maka dapat dituntut dari segi hukum pidana, perdata maupun administrasi. Notaris merupakan suatu pejabat umum secara historis berada di bawah pengawasan Pengadilan Negeri, sehingga akta yang dibuat oleh notaris yang ada irah-irah kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Grosse akta) mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan hakim yang mempunyai kekuatan mengikat. Sedangkan keberadaan dari PPAT oleh negara diberi kewenangan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang menjadi dasar tugas dan fungsi PPAT dalam lalu lintas hukum., diangkat oleh Menteri, sehingga tidak dalam pengawasan Pengadilan Negeri, untuk itu lembaga pengawas yang bertugas untuk mengawasi PPAT dalam membuat akta dibentuk suatu lembaga tersendiri yang independen, yang bebas dari pengaruh kekuasaan. Sehingga sebagai konsekwensi yang logis maka seiring dengan adanya kepercayaan tersebut, haruslah dijamin adanya lembaga pengawasan agar tugas Notaris dan PPAT selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan agar dapat terhindari dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Oleh karenanya maka tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hokum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item