Siti Aisyah, 030110183N (2003) FUNGSI NOTARIS DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK UNDIAN BERHADIAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (FULLTEXT) jiptunair-gdl-s2-2004-aisyahsiti-1097-tmk_42-04.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 3.pdf Download (426kB) | Preview

Abstract

Seseorang yang memperoleh hadiah dari undian, maka hadiah tersebut merupakan suatu penghasilan, oleh karena itu orang yang memperoleh hadiah dari undian merupakan wajib pajak PPh yang harus membayar pajak. Dalam pelaksanaan undian berhadiah adakalanya mengikutsertakan notaris. Keberadaan notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah tentunya memiliki fungsi tertentu. Dalam pembayaran pajak undian berhadiah tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak undian berhadiah. Bentuk penyimpangan dalam pajak undian berhadiah yaitu tidak dibayarkannya pajak undian berhadiah atau dibayar tetapi tidak sesuai. Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah pengaturan tentang undian berhadiah dan pemungutan pajak undian berhadiah yang terkait dengan fungsi jabatan notaris, dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul dan upaya penegakannya bila terjadi penyimpangan berupa tidak dilakukannya pembayaran pajak undian berhadiah? Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan terhadap masalah dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan PP No. 132 Tahun 2000. Jawaban permasalahan setelah dilakukan pembahasan dalam tesis ini adalah, bahwa pelaksanaan pemungutan pajak undian berhadiah dilakukan berdasarkan pasal 2 PP No. 132 Tahun 2000. Keberadaan notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah mempunyai fungsi yaitu mensaksikan dan menyatakan sah atau tidak, serta membuat berita acara dimana berita acara tersebut merupakan akta otentik. Dalam hal terjadi penyimpangan pada pembayaran pajak undian berhadiah oleh penyelenggara, maka penyelenggara dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pelunasan pajak disertai dengan denda dan sanksi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g UU Nomor 16 Tahun 2000, dimana hal ini merupakan bentuk penegakan hukum dalam pembayaran pajak undian berhadiah yang merupakan bagian dari PPh. </description

Actions (login required)

View Item