Yuli Budiharto, 099913308M (2003) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KOTA PASURUAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (514kB)
	Text (FULLTEXT) ts 08-04 bad i.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Penetapan Pemberian Hak Atas tanah" fokus pembahasannya pada fenomena yang berkaitan dengan sikap pejabat di Kota Pasuruan dalam menetapkan pemberian hak atas tanah negara yang dimohon oleh masyarakat. Kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan penguasaan tanah, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 maupun Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tidak menyebutkan pemberian hak atas tanah dikaitkan dengan tata ruang wilayah tetapi pemberian hak atas tanah negara berdasar pada penggunaan dan kewarganegaraan pemohon. Jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada masyarakat baik perorangan ataupun badan hukum adalah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha dan hak pengelolaan. Hak milik merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh, selain tidak terikat jangka waktu masa berlakunya juga dapat dikuasai oleh pemilik tanah secara turun temurun, sehingga masyarakat dalam permohonan hak atas tanah menginginkan diberikan hak milik. Berangkat dari permasalahan tersebut perlu dikaji secara mendalam pertama, mengenai pejabat yang berwenang di bidang pertanahan sebagai pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan penetapan pemberian hak atas tanah negara, kedua, sejauhmana kelompok kepentingan mempengaruhi pejabat dalam menetapkan pemberian hak atas tanah dan ketiga, pengaruh rencana tata ruang wilayah dalam penetapan pemberian hak atas tanah. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif, dengan harapan dapat memperoleh gambaran secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan pemberian hak atas tanah di Kota Pasuruan dan kendala-kendala yang dihadapi pejabat di Kantor Pertanahan Kota Pasuruan selaku pelaksana kebijakan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, pejabat dalam menetapkan pemberian hak atas tanah seringkali mendapat tekanan baik dari pejabat struktural diatasnya maupun dari kelompok kepentingan yang berlatar keagamaan ataupun yang berlatar belakang lain. Hal ini dikarenakan pelaksana kebijakan tidak mempunyai hak independen dalam melaksanakannya, sehingga dapat dipengaruhi pihak lain.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TS 08/04 Bud i
Uncontrolled Keywords:	EMINENT DOMAIN
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions:	09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu ilmu Sosial
Creators:	Creators NIM Yuli Budiharto, 099913308M UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Laurentius Dyson, Dr.MA UNSPECIFIED Thesis advisor Priyatmoko, Drs.MA UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited:	2016
Last Modified:	01 Jul 2019 08:03
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35271
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item