Mokmina, 090013118 (2003) KONFLIK KEPENTINGAN DI DPRD JAWA TIMUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) jiptunair-gdl-s2-2004-mokmina-1187-ts_12-04 ABSTRAK.pdf Download (390kB) | Preview
Preview	Text (HALAMAN DEPAN) 35276ok_Part1.pdf Download (432kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 35276ok_Part2.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (Lampiran) 35276ok_Part3.pdf Download (850kB) | Preview

Abstract

Multi partai yang ada di DPRD Jawa Timur membawa pengaruh terhadap banyaknya para partisipan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga ruang terhadap terjadinya konflik semakin besar, sebab masing-masing kelompok memiliki kepentingan. Dalam Pemilihan gubernur dan wakil gubernur penuh dengan kepentingan: pertama kepentingan politik bagi organisasi partai peserta pemilu.kedua kepentingan kekuasaan bagi para birokrat atau eksekutif, bahkan para elite partai untuk memperpanjang masa kekuasaannya. Ketiga kepentingan ekonomi bagi para investor, pelaku ekonomi secara kelompok atau individu. Dan masih banyak kepentingan-kepentingan yang lain. Idealnya multi partai tersebut dapat lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat, nyatanya multi partai di DPRD Jawa Timur hanya berimplikasi terhadap jumlah elite kelompok. Sementara kompetisi antar mereka menimbulkan kepentingan laten dan kepentingan manives, akibatnya demokrasi yang dicita-citakan berjalan sangat lambat, partisipasi masyarakat masih terpasung dan hanya sekedar performance, kader partai belum siap menjadi pemimpin sehingga yang muncul dalam bursa pencalonan kepala daerah Jawa Timur masih didominasi oleh para aktor dengan basis militer dan kharismatik. Kriteria calon dan visi-misinya tidak menjadi suatu yang krusial sehingga yang ada hanya penggalangan kekuatan politik yang memperjuangkan kepentingan kepentingan kelompok. Tarik menarik kelompok kepentingan yang menjadi partisipan dalam proses pemilihan telah membawa proses pemilihan gubernur ini ke dalam konflik kepentingan di DPRD Jawa Timur. Konflik dalam pemilihan tersebut melibatkan sejumlah elite kelompok di DPRD baik yang secara struktural memerintah maupun non struktural yang tidak memerintah, oleh karenanya dalam tinjauan pustaka teori yang gunakan adalah : teori konflik (sebabsebab konflik, struktur, tujuan konflik dan cara penyelesaian konflik), leon elite Pareto dan Gaetano Mosca, serta teori Legitimasi. Unit analisis yang menjadi subyek penelitian ini adalah elite kelompok di DPRD Jawa Timur, secara formalitas kelompok di DPRD yang bernama fraksi terbagi 5: FKB, FPDIP, FPG, F. Gabungan dan FTNI/POLRI. Secara non formal kelompok dalam DPRD terbagi 2 yakni kelompok yang mendukung terhadap pemimpin yang ada melanjutkan kepemimpinannya pada periode selanjutnya (Imam), dan kelompok yang mendukung pemimpin baru yang yang siap merebut kekuasaan Imam. Jenis penelitian di sini adalah suatu studi deskriptif dengan mengunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah kantor DPRD Jawa Timur yang beralamat di Jalan Indrapura Surabaya. Subyek pada penelitian ini adalah para informan yang dianggap memahami tentang persoalan yang dikaji serta memiliki pengaruh. Informan tersebut dipilih secara purposive. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat peneliti juga mengkomparasikan dengan temuan-temuan data yang ada disejumlah media: Bhirawa, Duta Masyarakat, Jawa Pas, Kompas, Republika, Surya, dan Surabaya News. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode interview. Teknik interview yang dilakukan adalah teknik interview tidak berencana, tetapi tetap terfokus kepada maksud dan tujuan yang diinginkan. Teknik Analisis Data dengan membuat hubungan suasana (contextual analysis) dan hubungan suasana, data-data hasil interview tersebut juga. dianalisis dengan menggunakan analisis pasangan (pair analysis). Kelompok di DPRD secara formalitas berbentuk fraksi yakni FKB, FPDIP, FPG, F. Gabungan, dan FTNI/POLRI. Secara definitit DPRD Jawa Timur adalah mitra kerja gubemur Jawa Timur yang berkewajiban meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat Jawa Timur, Menurut UU. No. 22 Tahun 1999 pemilihan gubernur dan wakil gubernur berada ditangan anggota dewan sebab DPRD memiliki hak meminta pertangggung jawaban gubernur, karenanya anggota DPRD berhak untuk memilih gubernur. Sebab-sebab konflik yang terjadi pada kompetisi pemilihan gubernur bagi elite kelompok di DPRD disebabkan oleh; reaksi dari masing-masing elite kelompok yang tergabung dalam FKB, FPDIP, FPG, FGab, FTNI/POLR, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Mereka ingin memperoleh keuntungan dari proses tersebut oleh karenanya semua pihak berupaya untuk dapat memenangkan calon masing-masing. Konflik pada pembentukan Pansus dipicu oleh reaksi perebutan posisi ketua demikian pula pada saat pembentukan Panlih, kemudian tarik menarik kepentingan semakin terlihat saat penyusunan draf materi, sebab semua elite kelompok menginginkan calonnya dapat Iolos dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pada proses penjaringan kelompok dari PKB (fraksi dengan 32 suara) berkeinginan mencalonkan Imam Utomo dengan Saifullah Yusuf, dan Golkar menginginkan Imam berpasangan dengan Ridwan. Penolakan Imam terhadap keduanya memunculkan calon gubernur Abdul kahfi (FKB) berpasangan dengan Ridwan (FPG) Koalisi yang terjadi antar partai tidak sampai pada tataran ideologi, partai-partai yang berkoalisi memiliki ideologi berbeda. Misalnya PKB berdasar pada keagamaan dan Golkar mempunyai ideologi nasionalis. Demikian pula FPDIP dengan F.Gab. Maka dapat disimpulkan bahwa koalisi yang terjadi adalah koalisi taktis dimana kepentingan masingmasing partai dapat di akomodir dalam koalisi tersebut. Hal ini tampak pada posisi yang diperebutkan FPDIP dan FKB sebagai fraksi besar menempati posisi 1 (mengantarkan calon gubernur) sedang Fraksi Gabungan dan Golkar menempati posisi 2 (mengantarkan calon wakil gubernur). Elite kelompok di DPRD saling klaim dan saling menjatuhkan mental lawan bahkan aroma money politics mereka gencarkan guna mencuri suara lawan. Situasi tersebut memberikan pola terhadap tarik menarik kepentingan antara kelompok koalisi, juga terhadap pola konflik dalam internal partai-partai terkait. Konflik atau tarik menarik antar kelompok di DPRD berstruktur rnenang - kalah yaitu antara fraksi yang mencalonkan Imam - Scenario menang melawan fraksi yang mencalonkan Kahfi dan Ridwan. kelompok di DPRD yang rnencalonkan nama yang sama seperti pada PDIP dengan F-Gab yang mencalonkan Imam-Soenarjo dan PKB dengan FGolkar yang mencalonkan Kahfi dan Ridwan terjadi struktur menang - menang dengan melibatkan kompromi politik. Konflik dalam proses pemilihan telah membawa pada perubahan sosial, dimana fraksi dengan suara kecil menampakkan eksistensinya, konflik mampu rneningkatkan solidaritas dengan mengelola konflik internal masing-masing kelompok sehingga terbangun solidaritas untuk menghadapi konflik eksternal. Dan Konflik dapat merangsang usaha untuk mengadakan persekutuan, karena tidak adanya fraksi mayoritas di DPRD Akhirnya pilihan tetap bergantung pada pilihan individu anggota DPRD dan hasil suara yang diperoleh : 64 bagi pasangan Imam dan 34 bagi pasangan Kahfi. Konflik selesai dengan menang-kalah karena hilangnya dasar konflik dan deadline waktu. Yang tersisa adalah kekecewaan bagi yang kalah dan keuntungan bagi pemenang, anggota DPRD, tim sukses dan para partisipan yang mendukung pada proses pemilihan tersebut. Imam-Soenarjo terpilih dan dilantik pada 17 Agustus 2OO3. </description

Actions (login required)

View Item