MURSYIDAH, 090014027 (2004) ANALISIS SELEKSI OBAT DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG MELALUI METODE SERVICED BASED. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) jiptunair-gdl-s2-2005-mursyidah-1313-tka_05-04 ABSTRAK.pdf Download (228kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 35316.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Obat merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan masyarakat oleh karena itu harus dijamin ketersediaannya dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai dengan kebutuhan pola penyakit, tepatwaktu, merata dan berkesinambungan. Adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, memberikan dampak pada penyediaan anggaran obat yang menjadi tanggung jawab daerah agar kesinambungan pelayanan kesehatan dapat terjamin. Masalah menajemen obat yang ada saat ini di Kabupaten Malang adalah tingkat kecukupan obat belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang ditunjukkan dengan adanya beberapa obat yang menumpuk (over stok ) dan kurang dan kosong (out of stock) . Secara teoritis perhitungan kebutuhan obat harus mempertimbangkan masalah penyakit yang ditangani dan pedoman pengobatan; tetapi selama ini perencanaan obat hanya menggunakan data konsumsi saja . Berdasarkan hal tersebut diatas, dilakukan penelitian tentang analisis seleksi obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melalui metode serviced based dengan tujuan agar perencanaan kebutuhan obat dan perencanaan anggaran obat dapat lebih rasional yaitu berdasarkan masalah kesehatan yang ditangani oleh Unit pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan standar terapi yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI. Pada penelitian ini dilakukan analisis data penggunaan obat dan analisis data kunjugan kasus penyakit di unit pelayananan yang ada di wilayah Dinas kesehatan Kabupaten Malang selama 5 tahun yaitu tahun 1998- 2002 , kemudian dilakukan perhitungan kebutuhan obat yang didasarkan pada pola penyakit yang ditangani unit pelayanan kesehatan Dinas kesehatan Kabupaten Malang dan standar terapi yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2001 dengan hasil sebagai berikut: 1. Jenis obat yang digunakan di Kabupaten Malang saat ini adalah sebanyak 174 jenis obat, sedang jenis obat yang dibutuhkan berdasar serviced based hanya 58 jenis 2. Dana obat yang bisa dihemat dengan menggunakan metode serviced based sekitar Rp. 272.498.788,- ( 0,99 % ), dengan memenuhi standar pengobatan yang rasional ( sesuai pedoman dari Departemen Kesehatan 3. Tingkat kecukupan obat untuk 58 obat yang terseleksi pada akhir tahun 2002 masih belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yanag ditangani 4. Rancangan pengadaan obat tahun 2003 berdasarkan metode serviced based memerlukan obat sebanyak 33 jenis dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.089.248.521,- Beberapa masalah yang ditemukan berdasarkan studi analisis dari Laporan pemakaian dan lembar permintaan obat (LPLPO), laporan penyakit (LB 1) dan standar terapi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan tahun 2001, maka dapat di rekomendasikan sebagai upaya perbaikan perencanaan obat adalah : 1. Perencanaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kedepan hendaknya memakai metode serviced based karena obat yang akan tersedia lebih sesuai pola penyakit yang berkembang di masyarakat 2. Bantuan obat baik dari Pusat maupun dari Propinsi hendaknya selalu mempertimbangkan kebutuhan daerah agar tidak terjadi penumpukan stok obat yang menyebabkan pemborosan anggaran obat. 3. Melengkapi atau merinci lebih detail tentang jenis penyakit dan kode penyakit pada LB 1 yang sesuai dengan keadaan di lapangan dan International Code Desease (lCD). 4. Melengkapi daftar obat standar terapi bertitik tolak pada obat-obat yang telah terdaftar pada DOEN dengan mempertimbangkan pola penyakit yang berkembang. 5. Lebih meningkatkan informasi tentang obat standar terapi melalui pelatihan para prescriber di Puskesmas agar penggunaan obat lebih rasional dan efektif sehingga mutu pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan. 6. Sistem pengendalian persediaan perlu diperbaiki dengan membuat jaringan atau link ketersediaan obat di seluruh unit pengelola obat di Kabupaten Malang agar ketersediaan obat dapat lebih terjamin dan tidak ada lagi obat yang kosong atau berlebih. 7. Mekanisme pengelolaan obat di Puskesmas perlu dirubah agar obat rutin dan program tersentralisir pada 1 unit pengelola obat sehingga semua obat bisa tercatat dan terlaporkan dengan baik.</description

Actions (login required)

View Item