AHMAD RIZKI SRIDADI, 090210113 MH (2004) TANGGUNG JAWAB KOMISARIS INDEPENDEN PADA PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) jiptunair-gdl-s2-2005-sridadiahm-1396-thb_11-04 ABSTRAK.pdf Download (342kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 35344.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Komisaris di Indonesia telah dikenal keberadaannya sejak lama. Namun keberadaan sekaligus tanggung jawabnya sebagai organ pengawas dan penyelia sering dipandang sebelah mata apabila dibandingkan dengan Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. KUHD pun, sebagai aturan formil pertama bagi NV (sekarang PT), tidak menyatakan secara jelas dan imperatif keberadaan komisaris. Meskipun begitu komisaris tetap ada dalam praktiknya bersama segala stigma negatif yang melekat seperti misalnya tukang stempel bagi direksi, sebagai pajangan belaka, dan tanggung jawab yang dianggap remeh. Stigma semacam itu tetap berlanjut dengan diberlakukannya Undang-­Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas (Undang-Undang No.1 Tahun 1995) dan Undang-Undang tentang Pasar Modal (Undang-Undang No. 8 Tahun 1995). Hanya saja dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas memuat pengaturan yang lebih rinci mengenai komisaris. Krisis moneter dan ekonomi di Indonesia, ketergantungan perusahaan­perusahan publik Indonesia terhadap dana dan kepentingan internasional yang besar, dan terutama adanya konsep good corporate governance sebagai suatu paradigma global dalam pengelolaan perusahaan memberikan komisaris posisi yang sangat vital dan strategis dalam pengelolaan perusahaan. Konsep ini menyediakan 4 (empat) prinsip utama yakni fairness, accountability, responsibility, dan transparency. Oleh karenanya penting diselenggarakan komisaris independen sebagai bagian dari dewan komisaris dengan dibantu oleh beberapa komite baru yakni komite audit, komite remunerasi, komite resiko, dan komite asuransi untuk menjalankan sebagian prinsip-prinsip utama tersebut. Sebagai sebuah konsep baru, penerapan good corporate governance termasuk penyelenggaraan komisaris independen harus memperhatikan karakteristik setiap perusahaan, budaya local, dan peraturan perundangan dan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Adanya peraturan perundangan yang memuat prinsip-prinsip good corporate governance pun belum mampu menjamin keberhasilan suatu perusahaan apabila tidak ditunjang dengan kesadaran semua pihak baik itu pihak internal maupun eksternal perusahaan.</description

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 THB 11/04 Sri t
Uncontrolled Keywords:	Good corporate governance, komisaris independen, good corporate governance, independent commissioner/outside director
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Bisnis
Creators:	Creators NIM AHMAD RIZKI SRIDADI, 090210113 MH UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Yohanes Sogar Simamora, S.H.,M.Hum UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Andalika ilmianti
Date Deposited:	2016
Last Modified:	13 Jun 2017 17:13
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35344
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item