Marhaento Judia Pratidina, 030010027
(2002)
Eksekusi Obyek Hak Tanggungan di Lingkunagn Bank Milik Pemerintah.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Piutang negara macet Bank Milik Pemerintah pada tingkat pertama diselesaikan oleh bank itu sendiri, apabila tidak berhasil wajib diserahkan kepada PUPN. Hal tersebut didasarkan kepada Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN. Kewenangan PUPN dalam melaksanakan tugasnya yaitu membuat pernyataan bersama (bersama dengan debitur), menerbitkan surat paksa, melakukan penyitaan / pemblokiran, menerapkan paksa badan bag debitur beritikad tidak baik, dan melaksanakan penjualan lelang. PUPN mempunyai kewenangan parate eksekusi dengan mengeluarkan surat paksa yang berkepala Atas Nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk melaksanakan kewenangannya tersebut, PUPN memakai Hukum Acara sendiri sebagaimana penjelasan pasal 11 UU No. 49 Prp Tabun 1960 dan peraturan pelaksananya, namun untuk pengosongan masih menggunakan ketentuan HII2. Dalam melakukan eksekusi, PUPN tidak terikat adanya persyaratan Akta Pengakuan Hutang maupun Sertifikat Hak Tanggungan terlebih dahulu, sebagaimana bunyi HR. Pemyataan Bersama sebagai dasar Surat Paksa tidak dapat diidentikkan begtu saja dengan Akta Pengakuan Hutang atau Akta Pemberian Hak sendiri (pernyataan Bersama, Surat Paksa, penyitaan sampai dengan pelelangan), sehingga wakmi penyelesainya lebih lama. Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 224 RR jo Undang-undang No. 4 Tabun 1.996, karena dasar hukum Pernyataan Bersama dan Surat Paksa didasarkan kepada Undang-undang tersendiri. Dengan demikian eksekusi PUPN sepanjang diatur dalam UU No. 49 Prp Tabun 1960 pada dasarya dapat dikatakan tidak bertentangan dengan ketentuan eksekusi HIR Ditinjau dari isinya, antara Pernyataan bersama dan Akta Pengakuan piutang secara garis besar ada kemiripan. Kewenangan lain PUPN yaitu pemberlakuan kembali lembaga paksa badan dengan tujuan memberikan harapan barn bagi para kreditor dan sebagai upaya untuk menyadarkan debitor yang beritikat tidak baik. Adanya dua peraturan paksa badan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 1/2000 dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 336.01/2000 tidak akan terjadi pertentangan dalam prakteknya, karena kedua peraturan tersebut mempunyai cakupan obyek dan wilayah implementasi yang berbeda. Eksekusi obyek Hak Tanggungan yang cMakukan Bank Milik Pemerintah masih jarang dilakukan dan masih dilakukan kasus perkasus. Pada umumnya yang banyak dilakukan Bank Milik Pemerintah yaitu menjual di bawah tangan dengan persetujuan debitur / pemilik jaminan. Apabila penjualan dibawah tangan tidak berhasil maka pengurusan selanjutnya diserahkan kepada PUPN. Demikian juga PUPN, walaupun diberi kesempatan untuk melakukan eksekusi menurut UUHT, namun pada prakteknya PUPN dalam melaksanakan eksekusi jaminan hak atas tanah lebih senang menggunakan Hukum Acaranya Kendala eksekusi oleh PUPN yang paling banyak muncul antara lain disebabkan adanya campur tangan Badan Peraddan untuk menunda eksekusi dengan berbagai alasan dan belum terakomodasinya kewenangan PTJPN untuk melakukan Pengosongan barang yang telah dilelang eksekusi. Hal tersebut terkait Brat dengan pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 itu sendiri, dimana dalam Undang-undang tersebut piutang negara akan diselesaikan secara khusus di luar proses pengadilan namun dalam batang tubuhnya masih dimungkinkan bahkan sebagian bergantung pada Pengadilan, diantaranya adalah soal penetapan hutang yang dibantah oleh debitur, soal sita persamaan, soal pendaftaran tanah, coal pengosongan, dan soal kepemilikan obyek sita. Kelemahan ini sering dimanfaatkan oleh pengacara dan atau hakim/panitera yang curang untuk menggugat di pengadilan dan menunda eksekusi. Penentuan Harga Limit Lelang PUPN sebenarnya sudah cukup memadai, namun karena adanya perbedaan kepentingan dengan debitur maka penentuan limit lelang ini masih menjadi kendala dan kecurigaan-kecurigaan antara debitur dan Kreditor/PUPN.
Actions (login required)
 |
View Item |
