Basid, Abdul (2003) DIALOG ANTARAGAMA DI INDONESIA: Studi tentang Pluralisme dan Demokrasi dalam Kepustakaan Dialog Antaragama 1993-1998. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (299kB) | Preview
Preview	Text (Halaman Depan) 35719_Part1.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext1) 35719_Part2.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Fulltext2) 35719_Part3.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 35719_Part4.pdf Download (160kB) | Preview

Abstract

Studi ini ingin mendiskusikan tentang bagaimana model-model dialog antaragama di Indonesia Orde Baru (1993 � 1998) sebagai masyarakat pluralistik dan apa implikasi model dialog antaragama bagi pengembangan pluralisme dan demokrasi. Dua pertanyaan ini berkaitan dengan munculnya pergeseran-pergeseran kontekstualisasi praksis dialog antaragama dalam merespon perkembangan tantangan kemanusiaan balk dalam konteks lokal-regional, nasional dan global. Apalagi, selama ini dialog antaragama yang berlangsung bagai bola salju dan menjadi topik pembicaraan sehari-hari (topic of the day). Kenyataan ini merupakan bagian untuk merespon tantangan agama-agama dalam rezim deveiopmentalisme (pembangunan dan modemisasi), di samping realitas faktisitas pluralisme agama-agama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Periodesasi dialog antaragama yang berlangsung di Indonesia Orde Baru (awal 1968; 1970- an � 1980-an; dan 1990-an) dapat direkontruksi menjadi dialog antaragama yang pro-state (awal 1968 dan 1970-an sampai 1980-an) . Pro-state karena pesertanya biasanya hanya dibatasi pada para elit agama yang terbatas (ulama atau teolog), dengan pemerintah berdiri di tengah-tengahnya sebagai mediatik dengan mekanisme kooptatif-regulatif yang rigid, dan suasana berlangsung secara formalistik, melalui skenario konsesi-konsesi politik dan bersifat hegemonik. Tahun 1968, pemerintah (state) memiliki agenda menata hubungan antaragama sebagai sesama elemen civil society agar masuk dalam konfigurasi formasi struktural kehidupan kebangsaan. Awal 1970-an sampai akhir 1980-an, kesadaran dialog mendapatkan konteks bare, yakni konteks bagaimana agama turut ambil bagian dalam meligitimasi atau sejauh-jauhnya mengkritisi modemisasi dan pembangunan yang sedang berlangsung. Memang ada sebuah konjungtur yang fluktuatif di antara 1970-an dengan 1980, terutama akhir 1980-an. Tahun-tahun ini merupakan manifestasi dare upaya negara Orde Baru melaksanakan peningkatan kapasitasnya melalui mekanisme dekontessionalisas!, depolitisasi, dan dealiranisasi, disamping kooptasi-koorpotisasi, inklusi-eksklusi,mendevaluasikan dan memarginalkan kelompok agama dalam rangka menjinakkan jejak dialog antaragama dalam konfigurasi struktur politik negara Ode Baru. Namun perlu dicatat bahwa sejak awal tahun 1980-an, ketika massifikasi diskursus developmenalisme mencapai titik nadimya, dialog antaragama bergerak dalam topik-topik yang lebih responsif terhadap tantangan agama-agama dalam pergumulannya dengan pembangunan. Bersamaan dengan itu problem yang menyangkut relasi antaragama ini adalah munculnya fenomena kebangkitan agama-agama yang merupakan reaksi antitesis atas berbagai paradoks modemitas yang berupa krisis fundamental seperti: krisis lingkungan, spiritualitas, kesehatan, kemanusiaan, bahan makanan dan berbagai konflik lainnya. Sedangkan dialog yang pro-civil society (tahun 1990-an) lebih bersifat informal. egaliter, emansipatif, humanis, eksistensial dan substansial Berta berlandas tumpu pada cara pembacaan dan pelaksanaan hak asasi manusia, ide pluralisme dan demokrasi. Berbeda dengan kecenderungan dialog yang pro-state tersebut, dialog yang pro society ini mencoba membincangkan relasi antarumat beragama (sebagai sesama elemen dalam civil society) sebagai suatu masalah yang kompleks dan internal, dengan tidak mengisolasinya dari problem-problem teologi, sosial, maupun�terutama okonomi politik. Lebih dad itu, dalam merespon berbagai regulasi pemerintah menyangkut kebijakan relasi agama-agama, dialog antaragana yang pro-civil society ini cenderung bersifat kritis dan mencoba melakukan dehegemonisasi dengan membangun counter-discourse dengan menyodorkan berbagai tema dialog yang lebih inter dan multidisipliner, misalnya topik-topik diskusi hak asasi manusia, ketidakadilan gender, demokrasi dan pluralisme, politik identitas, etnisitas, fundamentalisme dan radikalisme agama, yang realitasnya semakin kompleks. Representasi kekuatan civil society dalam mengembangkan dialog antaragama yaitu munculnya berbagai lembaga NGO/LSM yang secara khusus menangani dialog antaragama antara lain InterfideilDIAN (Dialog Antariman, 1993) di Yogyakarta; MADIA (Masyarakat untuk Dialog Antaragama, 1995) di Jakarta; MLA (Majelis Lintas Agama, 1997) di Surabaya; MAULA (Masyarakat Universal Lintas Agama, 1998) di Bandung. Tetapi yang sulit untuk dielakkan adalah realitas kerusuhan sosial berbasis ideologi, ras dan kesukuan juga agama justru berkembang sejak periode akhir 1990-an. Temuan jawaban yang ada adalah bahwa dialog antaragama memiliki modus vivendi yang cendenung berakar pada faktor pencairan basis psikologis umat beragama yakni sebatas toleransi yang hambar yang membawa implikasi pada format dan praksis dialog antaragama yang hanya menonjolkan semanagat koeksistensi dari pada pro-eksistensi. Implikasi yang dihasilkan dengan pola atau model dialog antaragama seperti ini adalah reproduksi akumulasi ke-pura-pura-an untuk hanya saling mengakui perbedaan, tetapi pada tingkat yang paling substansial gagal mempraksiskan dialog antaragama sebagai praksis profetis apalagi dapat melaksanakan fungsi kritis agama

Actions (login required)

View Item