Sri Hendrowati, 030310307 N (2005) Sertifikat hak tanggungan sebagai sarana penyelesaian kredit macet. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-hendrowati-837-tmk130-k.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-hendrowati-837-tmk_13_06.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

a.Bahwa mekanisme pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank ada beberapa tahapan yang harus dilalui, hal ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan kredit apabila dibelakang hari debitor tidak dapat melunasi kredit sehingga terjadi kredit macet. Oleh karena inilah bank claim memberikan kreditnya menerapkan prinsip prudential banking (prinsip kehati-hatian), yang dikenal dengan prinsip "5C" yaitu terdiri dari: character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), coleteral (jaminan), condition of economic (kondisi ekonomi). Adapun tahapan proses pemberian kredit di bank yaitu pertama tahap pengajuan permohonan kredit oleh nasabah (calon debitor), kedua adalah tahap identifikasi berkas dan informasi bank, tahap ketiga analisa kredit, tahap keempat adalah tahap keputusan dan terakhir adalah tahap realisasi kredit yang artinya disini adalah kredit telah dapat dicairkan. Di dalam tahap realisasi kredit ini pemohon kredit (debitor) melakukan penandatanganan akad/perjanjian kredit dan kemudian dilanjutkan dengan perjanjian pemberian jaminan kebendaan (agunan). b.Bank dalam kebijaksanaan perkreditan memiliki 2 tahap upaya pencegahan bila ada indikasi terjadi kredit macet, yaitu sebagai berikut : 1.Tahap Pemantuan Kredit (Monitoring), yang didalamnya terdapat langkah-langkah penggolongan kolektibilitas kredit dari nasabah pemohon kredit (debitor). 2.Tahap Bimbingan (Konseling), yang didalamnya terdapat upaya bank untuk memberikan solusi yang terbaik agar debitor dapat melunasi kreditnya, seperti berupa bimbingan metode pemasaran yang benar kepada debitor, dan bimbingan administrasi yang terpadu kepada debitor. Pelaksanaan eksekusi berdasar pada sertifikat hak tanggungan untuk melunasi kredit dibank adalah melalui Kantor Penyelenggaraan Pelelangan Lembaga Negara (KP2LN) tanpa harus melalui sidang pengadilan. Hal ini terjadi karena pada sampul sertifikat Hak Tanggungan terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan adanya irah-irah tersebut maka sertifikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek, sepanjang mengenai hak atas tanah, sehingga pemegang Hak Tanggungan pertama (Bank) mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum (KP2LN) dan tidak perlu diturut prosedur hukum acara pengadilan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK.13/06 Hen s
Uncontrolled Keywords:	certificate ; credit
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG3691-3769 Credit. Debt. Loans K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Sri Hendrowati, 030310307 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Machsoen Ali, H.,SH.,MS UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	2016
Last Modified:	12 Aug 2016 03:46
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35912
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item