Atika, 030210304N (2004) TANGGUNG JAWAB NOTARIES SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUATNYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-atika-867-tmk200-k.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-atika-867-tmk_20_06.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pada dasarnya salah satu tugas yang terpenting bagi pemerintah sebagai penguasa adalah asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tcrtentu tugas itu oleh penguasa melalui Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa Akta Notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya. Kepastian hukum itu justru timbul karena adanya sitat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian 3 (tiga) jenis tersehut, yaitu secara lahiriah, formil maupun materiil. Demikian juga bagi Pengadilan, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka ketiga sifat pembuktian dari akta tersebut juga mengikat hakim dan hakim harus mempercayainya sebagai dasar. b. Sekalipun begitu banyak peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban notaris namun tidak jarang pula kita temui adanya pelanggaran yang timbul akibat kesalahan dan kealpaan yang dilakukan oleh notaris. Selama notaris itu melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada maka tidaklah dapat dikatakan notaris tersebut telah melakukan suatu pelanggaran. Sebagai konsekuensi yang logis, maka diperlukan pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang Mendasarinya dan agar terhindar dari Penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan. Untuk mendukung tujuan tersebut itulah, pihak penyidik (dari aparat penegak hukum) diberi hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap minuta akta-akta notaris dengan mengindahkan ketentuan dan persyaratan yang berlaku terhadap pemeriksaan dan penyitaan akta-akta notaris.

Actions (login required)

View Item